Tantangan dan Perluasan Program Makan Bergizi Gratis
Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus keracunan makanan yang terjadi akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG), semakin banyak desakan untuk menghentikan atau merevisi pelaksanaan program tersebut. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG merilis data yang menunjukkan bahwa sebanyak 5.914 penerima manfaat menjadi korban keracunan makanan selama periode Januari hingga September 2025. Di sisi lain, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah anak yang menjadi korban keracunan MBG, yaitu sebanyak 8.649 anak. Dalam dua pekan terakhir, tercatat ada lonjakan sebesar 3.289 kasus keracunan.
Meski demikian, pemerintah tetap menunjukkan komitmennya terhadap program MBG yang dianggap sebagai andalan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menyatakan siap menambah anggaran sebesar Rp28 triliun jika diperlukan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa usai menghadiri pertemuan dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana. Menurutnya, anggaran sudah tersedia, sehingga hanya perlu digeser saja tanpa masalah.
Target Serapan Anggaran dan Percepatan Pelaksanaan
Dadan Hindayana menjelaskan bahwa BGN berencana menyerap anggaran sebesar Rp99 triliun hingga akhir 2025. Rencana ini termasuk tambahan anggaran yang diajukan oleh BGN. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau untuk penambahan anggaran tersebut. Dadan juga menyampaikan bahwa Presiden telah menyiapkan dana sebesar Rp100 triliun untuk memperluas cakupan penerima MBG hingga mencapai 82,9 juta orang. Untuk mempercepat penyerapan anggaran, BGN akan menambah 10 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Hingga 26 September 2025, realisasi serapan MBG mencapai Rp19,3 triliun, sedikit di atas target bulan September sebesar Rp19 triliun. BGN memproyeksikan total serapan pada bulan ini bisa mencapai Rp21,2 triliun, lebih tinggi dari estimasi sebesar Rp19 triliun.
Penambahan Penerima Manfaat dan Penyebaran Wilayah
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menyampaikan harapan agar jumlah penerima manfaat MBG terus meningkat hingga mencapai target nasional sebanyak 82,9 juta orang. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah penerima manfaat terbesar, yakni sebanyak 13,26 juta orang, disusul Sumatra dengan 4,86 juta, Kalimantan 1,03 juta, Sulawesi 1,70 juta, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 1,34 juta, serta Maluku dan Papua sebanyak 0,52 juta penerima.
Tanggung Jawab Biaya Pengobatan Korban Keracunan
BGN menyatakan bahwa seluruh biaya pengobatan korban keracunan MBG akan ditanggung sepenuhnya. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa biaya pengobatan tidak akan dibebankan kepada orang tua, sekolah, maupun pemerintah daerah. Contoh nyata adalah kasus di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, di mana BGN membayar tagihan rumah sakit sebesar Rp350 juta secara penuh. Bahkan, BGN telah menyiapkan dana dalam jumlah besar untuk menangani kasus-kasus serupa.
Komitmen Prabowo terhadap Program MBG
Meskipun ada kritik dan kekhawatiran terkait kasus keracunan, Presiden Prabowo Subianto tetap bersikeras untuk melanjutkan program MBG. Ia menegaskan bahwa manfaat program ini jauh lebih besar dari kekurangannya. Prabowo juga menyatakan bahwa pemerintah telah menyelamatkan anggaran sebesar Rp300 triliun untuk MBG. Selain itu, ia menargetkan terciptanya 1,5 juta lapangan pekerjaan baru dari program ini pada Januari hingga Februari 2026.
Pada acara penutupan Musyawarah Nasional VI PKS, Prabowo menyampaikan bahwa dalam 11 bulan program MBG telah menjangkau 30 juta penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa kesalahan dalam program ini hanya sebesar 0,00017 persen. Meski ada tantangan dalam distribusi, Prabowo menekankan bahwa belum ada negara yang berhasil mendistribusikan program sebesar ini dalam waktu kurang dari satu tahun.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!