Pihak Istana Bocorkan Isi RUU Transportasi Online, Fokus pada Pembagian Upah dan Perlindungan Pengemudi
Pihak Istana Negara dilaporkan telah mengungkapkan beberapa poin penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online. Salah satu isu utama yang dibahas adalah pembagian upah bagi pengendara ojek online (Ojol) serta perlindungan terhadap mereka. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Menurut Prasetyo, RUU Transportasi Online mencakup berbagai aspek, termasuk persentase pembagian pendapatan antara perusahaan dan pengemudi Ojol. Selain itu, RUU ini juga akan menyoroti perlindungan terhadap para pengemudi ojek online.
“Ya (harmonisasi RUU Transportasi Online). Salah satunya (yang dibahas hari ini),” ujar Prasetyo setelah rapat di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, pada 22 Oktober 2025.
Ia menjelaskan bahwa jumlah pengemudi Ojol saat ini mencapai 4 juta orang. Dengan angka tersebut, sektor transportasi online menjadi salah satu penggerak roda perekonomian yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Dengan jumlah hampir 4 juta itu, salah satu penggerak roda perekonomian yang harus mendapat perhatian pemerintah,” kata Prasetyo.
Proses Harmonisasi RUU Transportasi Online
Proses harmonisasi RUU Transportasi Online melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Saat ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) sedang bekerja sama untuk menyempurnakan undang-undang tersebut.
Menurut Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Suntana, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan segera menyelesaikan secara hukum masalah Ojol. Ia mengatakan bahwa saat ini terdapat 6-8 juta orang yang terlibat dalam sistem transportasi online.
“Kemarin dalam rangka satu tahun (pemerintahan) Presiden Prabowo, kita mengevaluasi dan Bapak Presiden Prabowo menyampaikan akan segera menyelesaikan secara hukum masalah teman-teman ojek online,” jelas Suntana.
Harmonisasi RUU Transportasi Online dilakukan dengan melibatkan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub. Namun, kedua pejabat tersebut tidak dapat hadir langsung dalam acara Rakernas IV Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
“Pak Menteri tidak bisa hadir (di rakernas) menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf. Begitu juga dengan Pak Dirjen Perhubungan Darat. Tadi sudah bareng-bareng ke sini, tapi ada perintah dari Setneg,” ungkap Suntana.
RUU Transportasi Online Masuk Daftar Prioritas
Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Transportasi Online masuk dalam daftar 23 RUU baru yang dimasukkan dalam perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2025-2026. Ini menunjukkan bahwa RUU ini akan menjadi prioritas pemerintah dalam waktu dekat.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan rencana pemerintah untuk efisiensi dalam mengatasi persaingan bisnis di bidang transportasi online. Tujuan dari rencana ini adalah menciptakan iklim lapangan kerja yang lebih baik bagi para pengemudi Ojol.
“Sekarang kita sedang diskusi terus sama perusahaan-perusahaan terbesar ojol untuk cari pelayanan terbaik untuk pengemudi ojol ini. Kemudian efisiensi. Sehingga tidak terjadi suatu persaingan yang saling merugikan,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, yang disiarkan daring, 20 Oktober 2025.
Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa lapangan kerja bagi pengemudi Ojol terjamin. Meski tidak menyebutkan nama dua perusahaan besar penyedia transportasi online, Prabowo menyebutkan bahwa jumlah driver Ojol di dua perusahaan tersebut mencapai sekitar 4 juta orang.
Di sisi lain, terdapat 2 juta pengusaha UMKM yang memanfaatkan jasa Ojol sebagai dukungan untuk aktivitas jual beli. “Jadi 6 juta orang hidup dari masalah ini (transportasi online),” tutur Prabowo.
