Analisis Sentimen Publik Terhadap Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
Hasil analisis yang dilakukan oleh media kernel Drone Emprit mengungkapkan bahwa rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto mendapat perhatian luas di berbagai platform media sosial. Pendiri media tersebut, Ismail Fahmi, menjelaskan bahwa pemantauan terhadap media sosial dan portal berita dilakukan dari 20 Oktober hingga 7 November 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 63 persen sentimen di media sosial bersifat negatif, sementara hanya 27 persen yang positif dan 11 persen netral.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Data menunjukkan dominasi sentimen negatif di media sosial, kontras dengan media online yang lebih positif,” ujar Ismail Fahmi dalam keterangan pers yang dirilis oleh Drone Emprit pada 8 November 2025. Ia juga menambahkan bahwa portal media online justru menunjukkan kecenderungan yang lebih positif, dengan 64 persen sentimen positif dan 29 persen negatif, serta 6 persen netral.
Sentimen positif terhadap pemberian gelar ini banyak berkaitan dengan klaim jasa-jasa Soeharto, seperti pembangunan ekonomi, swasembada pangan, stabilitas nasional, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, sentimen positif juga menyebut bahwa Soeharto telah memenuhi syarat pencalonan penerima gelar. Dukungan dari tokoh-tokoh seperti Muhammadiyah, NU, dan PUI juga menjadi faktor pendukung.
Di sisi lain, sentimen negatif sering kali menyoroti Soeharto sebagai simbol KKN dan penggadai kekayaan alam. Selain itu, ia dituduh sebagai pelaku pelanggaran HAM berat dan dalang genosida pada periode 1965-1966. Banyak orang juga mengkritik kebijakan rezim Orde Baru yang represif dan menindas kebebasan serta umat Islam. Beberapa sentimen negatif bahkan menyatakan bahwa pemberian gelar ini bertujuan untuk memutihkan sejarah Orde Baru dan korupsi sistemik yang terjadi.
Polarisasi tajam terlihat antara media daring yang cenderung mendukung prosedural pemberian gelar dan media sosial yang menjadi basis perlawanan aktivis. “Pertarungan memori antara jasa pembangunan melawan rekam jejak kelam Orde Baru sangat kentara,” ujarnya.
Narasi penolakan di media sosial memunculkan tagar perlawanan masif di X seperti #SoehartoBukanPahlawan dan #TolakGelarPahlawanSoeharto. Ismail menuturkan bahwa influencer yang kontra pemberian gelar ini memiliki interaksi yang jauh lebih tinggi dan organik dibandingkan akun-akun pendukung gelar Soeharto.
Selain itu, media sosial juga dipenuhi kekhawatiran bahwa pemberian gelar akan menganulir perjuangan Reformasi 1998 dan melanggengkan impunitas kejahatan masa lalu. Apalagi pemberian gelar untuk Soeharto bersamaan dengan rencana pemberian gelar pahlawan kepada korban rezimnya, yakni Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Marsinah.
“Aktivisme digital mendominasi opini publik, mengalahkan narasi pendukung. Muncul kekhawatiran 'revisi' amanat Reformasi, diperparah ironi moral karena Soeharto diusulkan bersama korban rezimnya,” kata Ismail.
Di platform X, narasi terbagi jelas, yakni kelompok kontra dan aktivis yang vokal menolak dengan isu HAM atau korupsi, melawan narasi pro yang fokus pada stabilitas ekonomi, serta media yang memberitakan keduanya. Menurut Ismail, X secara umum memiliki mayoritas sentimen negatif atau 63 persen akibat resistensi publik organik.
“Menariknya, Facebook sangat positif (80 persen) mendukung Soeharto sebagai tokoh sentral. Instagram lebih terbelah meski masih dominan positif (56 persen), dengan catatan kritis soal moralita,” ujar Ismail.
Sedangkan YouTube didominasi sentimen positif sebanyak 62 persen dan TikTok 77 persen. Sentimen positif di dua platform ini banyak mengangkat nostalgia stabilitas ekonomi dan sosok pemimpin kuat, meski konten penolakan juga tetap eksis.
Analisis sentimen publik oleh Drone Emprit ini dilakukan pada 20 Oktober-7 November 2025 pukul 17.59 WIB. Pemantauan ini dilakukan terhadap platform Twitter (X), Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan media daring. Drone Emprit mencatat isu pemberian gelar untuk Soeharto diberitakan dalam 2.333 artikel dan 7.230 mention, serta sampel percakapan di media sosial sebanyak 19.092 mention.
Adapun total mention isu pemberian gelar pahlawan Soeharto mencapai 27.910 mention dengan total 26.078.004 interaksi. “Angka ini menunjukkan betapa tingginya atensi dan keterlibatan emosional publik terhadap isu ini,” ujar Ismail.
