Pengumuman Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan Poltekpin Tahun 2026
Sekolah kedinasan Poltekpin (Politeknik Pengayoman Indonesia) telah mengumumkan jadwal pendaftaran untuk tahun 2026. Meskipun sempat tidak membuka pendaftaran pada tahun 2025, kini sekolah kedinasan yang merupakan hasil penggabungan antara Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) sedang mempersiapkan mekanisme pendaftaran.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Bagi calon siswa SMA atau SMK yang ingin langsung menjadi CPNS setelah lulus kuliah, mendaftar ke sekolah kedinasan adalah pilihan yang tepat. Di Indonesia terdapat sekitar 29 sekolah kedinasan dengan sistem ikatan dinas. Mahasiswa atau taruna dan taruni di sekolah ini menjalani pendidikan setara D3 dan D4. Setelah lulus, mereka otomatis diangkat menjadi CPNS dan ditugaskan sesuai penempatan.
Poltekpin dinaungi oleh Kementerian Hukum (Kemenkum), yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dulu, Kemenkumham memiliki dua sekolah kedinasan. Alasan merger ini bertujuan untuk efisiensi dalam manajemen dan operasional bidang pendidikan di lingkungan Kemenkumham saat itu.
Para taruna dan taruni di Poltekpin dididik dengan ketajaman akademis, kemampuan berpikir kritis, integritas, serta kepedulian terhadap HAM. Hal ini membuat Poltekpin menjadi jawaban atas kebutuhan akan sumber daya manusia berkualitas dalam bidang hukum dan HAM.
Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan Poltekpin Tahun 2026
Direktur Poltekpin, Odi Jarodi, menyampaikan bahwa saat ini Poltekpin sedang dalam masa transisi. Namun, sudah disiapkan jurusan hukum terapan dengan empat prodi baru. Persiapan prodi baru ini terus dimatangkan. Selama masa transisi, tenaga kependidikan dan mahasiswa dari Poltekim dan Poltekip akan dipindahkan ke Poltekpin.
“Mudah-mudahan proses ini berjalan lancar, maka tahun ini akan dilakukan proses transisi. Poltekpin akan menerima mahasiswa baru tahun depan,” ujar Odi Jarodi dalam tayangan YouTube Badan Pengembangan Sumber Daya Hukum (BPSDM) Kemenkum, yang dikutip Jumat, (12/12/2025).
Rencananya, kuota untuk mahasiswa baru mencapai 200 orang. “Nanti menunggu informasi yang pasti, atau pengumuman terkait rekruitmen mahasiswa,” tambahnya.
Saat ini, Poltekpin fokus pada kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan. “Poltekpin butuh tenaga pendidik. Tenaga pendidik utamanya adalah dosen tetap yang hingga saat ini jumlahnya belum memenuhi syarat,” kata Odi Jarodi.
Idealnya, satu prodi diampu oleh lima dosen. “Ada empat prodi berarti ada 20 dosen tetap,” tambahnya.
Proses Seleksi Sekolah Kedinasan
Seleksi sekolah kedinasan yang berlaku ikatan dinas dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Setiap tahun, BKN mengadakan seleksi sekolah kedinasan sekitar bulan Mei-Juni. Sistem seleksinya dimulai dengan seleksi administrasi, tes CAT, dan tahap selanjutnya ada SKD, serta tahapan yang disesuaikan masing-masing sekolah kedinasan.
Jurusan Kuliah Poltekpin
Saat ini, para mahasiswa yang ada di Poltekpin merupakan mahasiswa dari Poltekim dan Poltekip. Mereka merupakan mahasiswa Jurusan Keimigrasian dan Jurusan Ilmu Pemasyarakatan.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan secara detail empat prodi baru Poltekpin. Program studi baru yang dikembangkan yakni:
- Pembangunan Hukum
- Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
- Hukum Kekayaan Intelektual
- Administrasi Hukum Umum
“Pengembangan empat prodi baru disesuaikan dengan bidang-bidang tugas yang diselenggarakan oleh Kemenkum,” ucap Supratman.
Rasionalitas pentingnya pembukaan program studi baru, lanjut Supratman, berdasarkan analisis terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Kemenkum dalam melaksanakan program prioritas Kabinet Merah Putih 2024-2029. Antara lain kualitas SDM yang terampil dan kompeten. Oleh karena itu diperlukan ketersediaan SDM yang mencukupi dalam hal kuantitas dan kualitasnya.
Melalui pendidikan yang relevan, diharapkan Poltekpin dapat berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan adil.
