Jakarta – Saat ini sedang ramai dibicarakan mengenai penyelenggaraan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan bahwa pihaknya akan menghadirkan program beasiswa LPDP khusus untuk Provinsi DKI Jakarta. Program ini akan dimulai pada tahun 2027.
"Saya ingin segera mewujudkan LPDP Jakarta. Saya yakin bisa," ujar Pramono saat berada dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta serta para kepala sekolah di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (26/2).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Pramono menjelaskan bahwa pihaknya telah memulai pembahasan lebih detail mengenai rencana tersebut. Salah satunya adalah dengan bertemu langsung dengan pimpinan LPDP nasional untuk mencari skema yang tepat agar Jakarta memiliki program beasiswa sendiri.
"Beberapa hari lalu saya didampingi Bu Nana (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana) menerima direktur atau pemimpin tertinggi di LPDP, Pak Dwi Larso. Kami sudah mulai berbicara lebih detail," tambah Pramono.
Ia juga mengakui bahwa rencana peluncuran LPDP Jakarta sempat tertunda karena adanya pemotongan dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta hingga Rp15 triliun. Namun, kini Pemprov DKI Jakarta telah menemukan solusi untuk merealisasikan program tersebut.
"Pak Nana, saya sudah sampaikan kalau tahun depan sekurang-kurangnya kita bisa memberangkatkan 100 orang LPDP," ujar Pramono.
Pramono menegaskan bahwa program LPDP Jakarta nantinya akan terbuka secara adil, termasuk bagi tenaga pendidik yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Ia juga mendorong agar dukungan pendidikan di Jakarta tidak hanya terbatas pada jenjang sarjana, tetapi juga magister hingga doktoral.
Menurut dia, pendidikan merupakan kunci utama dalam mengubah masa depan seseorang. Terlebih, pendidikan juga bisa mengubah nasib masyarakat yang saat ini kurang beruntung.
Karena itu, Pramono menegaskan bahwa ia berkomitmen memperluas akses pendidikan melalui berbagai program, termasuk rencana LPDP Jakarta.
Sumber Dana LPDP
Salah satu sumber dana utama untuk badan noneselon di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu adalah Dana Abadi Pendidikan (DAP). Uang di DAP didapat dari hasil investasi dari dana abadi yang dikelola oleh LPDP, yang berasal dari alokasi APBN dan penerimaan pajak selama bertahun-tahun.
Pada akhir 2025 lalu, Pelaksana Tugas (Plt) Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto menyampaikan bahwa sejak 2010 hingga 30 September 2025, angka saldo dana abadi mencapai Rp 154,11 triliun. Jumlah itu meliputi:
- Dana Abadi Pendidikan (DAP) sebesar Rp 126,12 triliun
- Dana Abadi Penelitian (DAPL) sebesar Rp 12,99 triliun
- Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) yakni Rp 10 triliun
- Dana Abadi Kebudayaan (DAKB) sebesar Rp 5 triliun
Angka saldo dana abadi LPDP hingga periode tersebut sama dengan jumlah pada sepanjang 2025, yakni Rp 154,11 triliun, dengan perincian yang sama persis pula. Tren saldo dana abadi LPDP cenderung mengalami tren peningkatan. Pada 2023, angkanya Rp 139,11 triliun, naik dibandingkan 2022 sebesar Rp 119,11 triliun, 2021 (Rp 99,11 triliun), 2020 (Rp 70,11 triliun).
