Peringatan Intelijen AS tentang Kejahatan Perang di Gaza
Laporan intelijen yang dikumpulkan oleh Amerika Serikat tahun lalu menunjukkan bahwa jaksa militer Israel mengkhawatirkan adanya bukti yang dapat mendukung tuduhan kejahatan perang terhadap negara tersebut dalam operasi genosida di Gaza. Operasi ini bergantung pada senjata yang dipasok oleh AS, demikian kata lima mantan pejabat AS.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Data intelijen yang sebelumnya tidak dilaporkan—yang digambarkan oleh para mantan pejabat sebagai salah satu yang paling mengejutkan—menunjukkan keraguan dalam legalitas taktik militer Israel. Dua mantan pejabat AS mengatakan materi tersebut baru beredar secara luas di dalam pemerintahan AS menjelang pengarahan kongres AS pada Desember 2024.
Intelijen tersebut memperdalam kekhawatiran di Washington atas kebrutalan Israel dalam perang yang diklaim diperlukan untuk melenyapkan pejuang Hamas Palestina. Intelijen AS menunjukkan ada kekhawatiran bahwa Israel sengaja menargetkan warga sipil dan pekerja kemanusiaan dengan dalih menghabisi Hamas, sebuah potensi kejahatan perang yang dapat menyeret Washington.
Para pejabat AS menyatakan kekhawatiran atas temuan tersebut, terutama karena meningkatnya jumlah korban jiwa warga sipil di Gaza. Mereka khawatir bahwa operasi Israel mungkin melanggar standar hukum internasional tentang kerusakan tambahan yang dapat diterima.
Korban Jiwa di Gaza
Israel telah menewaskan lebih dari 68.000 warga Palestina selama genosida dua tahun, kata pejabat kesehatan Gaza, mayoritas dari korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Militer Israel mengklaim setidaknya 20.000 korban tewas adalah kombatan, meski tidak dapat memberikan bukti.
Sementara otoritas Gaza melaporkan sepertiga dari total korban tewas adalah anak-anak. Data otoritas Gaza diterima oleh PBB dan kelompok organisasi internasional lainnya.
Perseteruan Internal AS
Laporan ini dilakukan atas wawancara dengan sembilan mantan pejabat AS di pemerintahan Presiden Joe Biden saat itu, termasuk enam orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang intelijen dan perdebatan selanjutnya di dalam pemerintahan AS. Semua berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas masalah ini.
Laporan tentang perbedaan pendapat internal pemerintah AS atas genosida Israel di Gaza muncul selama masa kepresidenan Biden. Laporan ini — berdasarkan ingatan terperinci dari mereka yang terlibat — menawarkan gambaran yang lebih lengkap tentang intensitas perdebatan di minggu-minggu terakhir pemerintahan, yang berakhir dengan pelantikan Presiden Donald Trump pada Januari.
Duta Besar Israel untuk AS Yechiel Leiter menolak berkomentar ketika dimintai tanggapan tentang intelijen AS dan perdebatan internal pemerintahan Biden tentang hal itu. Baik kantor perdana menteri Israel maupun juru bicara militer Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Perdebatan semakin sengit di hari-hari terakhir masa jabatan Biden.
Pertemuan Antarlembaga di NSA
Informasi intelijen tersebut mendorong pertemuan antarlembaga di Dewan Keamanan Nasional AS (NSA), tempat para pejabat dan pengacara berdebat tentang bagaimana dan apakah akan menanggapi temuan baru tersebut.
Temuan AS bahwa Israel melakukan kejahatan perang akan mengharuskan, berdasarkan hukum AS, pemblokiran pengiriman senjata di masa mendatang dan penghentian pembagian informasi intelijen dengan Israel. Badan intelijen Israel telah bekerja sama erat dengan AS selama beberapa dekade dan memberikan informasi penting, khususnya, tentang peristiwa yang terjadi di Timur Tengah.
Percakapan pemerintahan Biden pada Desember melibatkan para pejabat dari seluruh pemerintahan, termasuk Departemen Luar Negeri, Pentagon, komunitas intelijen, dan Gedung Putih. Biden juga diberi pengarahan tentang masalah ini oleh para penasihat keamanan nasionalnya.
Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar. "Kami tidak mengomentari masalah intelijen," kata juru bicara Departemen Luar Negeri menanggapi pertanyaan melalui email.
Penilaian Hukum Terhadap Israel
Perdebatan di Amerika tentang apakah Israel telah melakukan kejahatan perang di Gaza berakhir ketika para pengacara dari seluruh pemerintahan AS memutuskan bahwa masih sah bagi AS untuk terus mendukung Israel dengan senjata dan intelijen. Mereka berdalih AS belum mengumpulkan bukti sendiri bahwa Israel melanggar hukum konflik bersenjata, menurut tiga mantan pejabat AS.
Mereka beralasan bahwa intelijen dan bukti yang dikumpulkan oleh AS sendiri tidak membuktikan bahwa Israel telah dengan sengaja membunuh warga sipil dan pekerja kemanusiaan atau memblokir bantuan, yang merupakan faktor kunci dalam pertanggungjawaban hukum.
Beberapa pejabat senior pemerintahan Biden khawatir bahwa temuan resmi AS atas kejahatan perang Israel akan memaksa Washington untuk menghentikan dukungan senjata dan intelijen — sebuah langkah yang mereka khawatirkan dapat membuat Hamas semakin berani, menunda negosiasi gencatan senjata, dan menggeser narasi politik yang menguntungkan kelompok militan tersebut.
Hamas menewaskan 1.200 orang dan menculik 251 orang dalam serangannya pada 7 Oktober 2023, yang memicu respons militer Israel.
Pengacara Deplu AS Sudah Peringatkan
Bahkan sebelum AS mengumpulkan intelijen kejahatan perang dari dalam militer Israel, para pengacara di Departemen Luar Negeri AS, yang mengawasi penilaian hukum atas perilaku militer asing, berulang kali menyampaikan kekhawatiran kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Mereka mengatakan bahwa Israel mungkin melakukan kejahatan perang, menurut lima mantan pejabat AS.
Pada awal Desember 2023, para pengacara dari biro hukum Departemen Luar Negeri memberi tahu Blinken dalam rapat bahwa mereka yakin perilaku militer Israel di Gaza kemungkinan merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional dan berpotensi menjadi kejahatan perang, kata dua pejabat AS.
Sentimen tersebut sebagian besar tercermin dalam laporan pemerintah AS yang dihasilkan selama pemerintahan Biden pada Mei 2024, ketika Washington mengatakan Israel mungkin telah melanggar hukum humaniter internasional dengan menggunakan senjata yang dipasok AS selama operasi militernya di Gaza.
Laporan tersebut tidak memberikan penilaian definitif, dengan alasan adanya kabut perang.
"Yang bisa saya katakan adalah bahwa pemerintahan Biden terus meninjau kepatuhan Israel terhadap hukum konflik bersenjata, serta persyaratan hukum kami sendiri," kata Blinken melalui juru bicara untuk berita ini.
Kejahatan Perang Israel
November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya Yoav Gallant, serta pemimpin Hamas Mohammed Deif, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza.
Hamas kemudian mengonfirmasi bahwa Israel telah membunuh Deif.
Israel telah menolak yurisdiksi pengadilan yang berbasis di Den Haag dan membantah kejahatan perang di Gaza. Para pemimpin Hamas juga menepis tuduhan bahwa mereka melakukan kejahatan perang.
Di antara isu-isu yang diperdebatkan oleh para pejabat AS di minggu-minggu terakhir pemerintahan Biden adalah apakah pemerintah akan terlibat jika para pejabat Israel menghadapi tuntutan di pengadilan internasional, kata orang-orang yang mengetahui perdebatan ini.
Israel, yang sedang memperjuangkan kasus genosida di Mahkamah Internasional, menyebut tuduhan genosida sebagai bermotif politik. Mereka mengklaim bahwa serangan militernya menargetkan Hamas, bukan penduduk sipil Gaza. Israel mengatakan telah mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan kerugian sipil dan mengatakan para pejuang Hamas bersembunyi di antara warga sipil.
Para pejabat AS secara terbuka membela Israel, tetapi juga secara pribadi memperdebatkan isu tersebut berdasarkan laporan intelijen, dan hal ini menjadi titik lemah politik bagi Partai Demokrat. Biden dan kemudian Wakil Presiden Kamala Harris melancarkan kampanye kepresidenan yang pada akhirnya gagal.
Biden tidak menanggapi permintaan komentar.
