Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa potensi kekurangan penerimaan pajak tidak akan semakin melebar hingga akhir tahun 2025. Ia tetap optimis bahwa target penerimaan pajak yang ditetapkan dapat tercapai di sisa tahun ini.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dalam Konferensi APBN 2025, realisasi penerimaan pajak hingga September 2025 mencapai Rp 1.295,3 triliun atau hanya 62,4% dari outlook tahun ini. Artinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih perlu mengejar sekitar Rp 781,6 triliun pada kuartal IV agar bisa menutupi target penerimaan pajak.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Jika pertumbuhan ekonomi lebih cepat, maka penerimaan pajak dan cukai juga harus lebih cepat. Sektor swasta juga terus didorong. Namun, jika kondisi tetap sama, kita akan menutupi kebocoran yang mungkin terjadi di cukai maupun pajak,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/10/2025).
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap praktik pelanggaran yang sering menggerus penerimaan pajak. Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi oknum yang bermain dalam proses penagihan.
“Yang main-main jangan main-main lagi. Terkadang, pelanggar negosiasi dengan wajib pajak, akhirnya pemerintah hanya mendapat sedikit, sisanya dibagi dua dengan oknum. Ke depan kita akan menerapkan teknologi informasi yang lebih canggih agar kebocoran seperti itu tidak terjadi lagi,” katanya tegas.
Ia menambahkan bahwa penerapan sistem Coretax diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengawasan dan pemungutan pajak.
“Saya harapkan akhir minggu ini Coretax sudah siap, sehingga bisa meningkatkan pendapatan pajak melalui sistem yang lebih efisien,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga tengah memantau praktik under-invoicing atau penghindaran pajak melalui penyelundupan nilai impor yang masih marak di sejumlah sektor, termasuk tekstil dan baja.
“Sudah ada nama-nama pemainnya. Tinggal pilih saja siapa yang akan kita proses. Potensi pengembalian kerugian pajak masih dihitung,” ungkapnya.
Dengan strategi tersebut, Purbaya berharap penerimaan pajak dapat terkonsolidasi lebih baik di akhir tahun dan mempersempit risiko shortfall terhadap target APBN 2025.
