Anggaran Pemprov Jabar untuk Pembangunan Sekolah Baru
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, M. Hasbullah Rahmad, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi (pemprov) akan mengalokasikan dana sebesar Rp 250 miliar pada tahun 2026 untuk pembangunan 50 unit sekolah baru (USB). Menurutnya, Jawa Barat masih membutuhkan sekitar 100-an sekolah tambahan untuk menampung lulusan siswa SMP yang ingin melanjutkan ke SMA Negeri.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Secara ideal, Jawa Barat masih butuh sekitar 100 sekolah se-Jawa Barat. Pada 2026, Pemprov Jawa Barat berencana membangun 50 unit sekolah baru dengan alokasi anggaran Rp 250 miliar," ujar Hasbullah di Depok, Jawa Barat, pada Rabu, 12 November 2025.
Pembangunan USB tersebut, menurut Hasbullah, akan lebih cepat terealisasi jika pemerintah daerah kabupaten/kota menghibahkan lahan fasos-fasum untuk pembangunan SMA, SMK, atau SLB Negeri. Ia menjelaskan bahwa proses pembangunan akan memakan waktu lebih lama dan biaya modal besar jika Pemprov harus membeli lahan terlebih dahulu.
Hasbullah juga menyebutkan bahwa dari 50 USB baru di Jawa Barat, tidak termasuk kota Depok. Alasannya, kata dia, Depok belum menghibahkan lahan fasos-fasum untuk SMA. Selain itu, harga tanah di Depok relatif tinggi dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Barat.
"Tanah di Depok sudah tidak ada yang di bawah Rp 1 juta, paling tidak Rp 2 juta. Itu juga bukan di pinggir jalan raya," ujar Hasbullah.
Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah kota Depok segera melakukan inventarisasi fasos-fasum yang dimiliki untuk dihibahkan dan dibangun SMA, SMK, atau SLB Negeri. "Untuk membangun sekolah baru, cari lahan sekitar 5.000 meter ke atas. Kalau sudah ada, silakan hibahkan ke Jawa Barat, biar mendapat sekolah baru," ujarnya.
Jika pemerintah kota Depok sudah menghibahkan lahan fasos-fasum ke Pemprov Jabar, maka DPRD akan mengusulkan slot anggaran untuk pembangunan beberapa USB di Depok. "Tahun besok Depok tidak membangun SMA Negeri baru, kecuali dihibahkan lahan Fasos Fasum dan diusulkan dianggaran perubahan 2026," ujar Hasbullah.
Kebutuhan Sekolah Negeri di Jawa Barat
Sekolah Negeri di Jawa Barat masih menghadapi tantangan dalam memenuhi jumlah siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Dengan meningkatnya jumlah lulusan SMP setiap tahun, kebutuhan akan sekolah baru semakin mendesak.
Beberapa faktor yang memengaruhi pembangunan sekolah baru antara lain:
- Ketersediaan lahan: Ketersediaan lahan yang cukup besar dan strategis menjadi salah satu syarat utama dalam pembangunan sekolah.
- Biaya pembelian lahan: Biaya pembelian lahan dapat sangat mahal, terutama di wilayah perkotaan seperti Depok.
- Koordinasi antara pemprov dan pemerintah daerah: Koordinasi yang baik antara Pemprov Jabar dan pemerintah kota/kabupaten sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan.
Tantangan dalam Pembangunan Sekolah Negeri
Selain masalah lahan, pembangunan sekolah Negeri juga menghadapi beberapa tantangan lain:
- Keterbatasan anggaran: Meskipun anggaran telah dialokasikan, penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- Perencanaan yang matang: Perencanaan yang matang diperlukan untuk memastikan bahwa sekolah yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Partisipasi masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa sekolah tersebut dapat berfungsi optimal.
Solusi untuk Meningkatkan Akses Pendidikan
Untuk meningkatkan akses pendidikan di Jawa Barat, beberapa solusi dapat dilakukan:
- Meningkatkan koordinasi antara pemprov dan pemerintah daerah: Koordinasi yang baik akan mempermudah proses pengalokasian lahan dan anggaran.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan sekolah akan memastikan bahwa sekolah tersebut dapat memberikan layanan yang optimal.
- Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran: Penggunaan anggaran yang efisien akan memastikan bahwa dana yang tersedia dapat digunakan secara maksimal.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan sekolah Negeri di Jawa Barat dapat berjalan lebih cepat dan efektif, sehingga masyarakat dapat memiliki akses pendidikan yang lebih baik.
