Perdebatan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto
Pada tahun 2025, wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Republik Indonesia (RI) Soeharto kembali mencuat. Dukungan datang dari dua tokoh penting, yaitu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan putranya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Keduanya menyatakan dukungan untuk memberikan penghargaan tertinggi negara kepada Soeharto atas jasa-jasanya bagi bangsa.
Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November setiap tahunnya menjadi momen penting dalam menilai dan menetapkan sejumlah tokoh yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap bangsa. Gelar Pahlawan Nasional resmi diberikan melalui Keputusan Presiden dan biasanya diumumkan menjelang peringatan Hari Pahlawan. Namun, usulan pemberian gelar ini selalu menuai pro-kontra, terutama karena catatan pelanggaran HAM berat, korupsi, dan otoritarianisme selama masa kepemimpinan Soeharto.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Dukungan dari Jokowi dan Gibran
Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI, menyampaikan bahwa pemberian gelar tersebut sudah melalui proses panjang. Ia menilai bahwa Soeharto memberikan kontribusi besar dalam pembangunan, swasembada pangan, serta pengentasan kemiskinan. “Saya kira gelar untuk pahlawan ini sudah melalui proses dan tahapan yang panjang ya. Apalagi beliau-beliau ini memberikan sumbangsih dan kontribusi besar untuk negara,” ujarnya.
Sementara itu, Jokowi menyebut bahwa setiap pemimpin pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, jasa mereka kepada negara harus tetap dihargai. “Setiap pemimpin baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara,” kata Jokowi. Ia menilai bahwa pemberian gelar pahlawan nasional telah melalui pertimbangan dari para ahli.
Penolakan dari Masyarakat Sipil
Di sisi lain, sejumlah organisasi masyarakat sipil menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Mereka menilai bahwa Soeharto tidak layak menerima gelar tersebut karena rekam jejak pelanggaran HAM, praktik korupsi, dan pembungkaman kebebasan sipil selama rezim Orde Baru.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), LBH Pers, dan SAFEnet sebagai bagian dari Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas) menggelar jumpa pers untuk menyampaikan penolakan mereka. Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, menyebut dukungan DPR dan Menteri Kabinet terhadap gelar tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap akal sehat dan fakta sejarah.
Peneliti ELSAM, Octania Wynn, menyebut empat alasan utama mengapa Soeharto tidak layak diberi gelar pahlawan nasional. Pertama, jejak pelanggaran HAM berat. Kedua, pelanggaran prinsip demokrasi dan kebebasan sipil. Ketiga, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Keempat, tidak memenuhi syarat nilai kemanusiaan dan keteladanan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, mendesak pemerintah untuk membuka proses peradilan HAM terhadap Soeharto. “Bagaimana bisa terbukti kalau proses peradilannya enggak pernah dilakukan?” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 dan TAP MPR Nomor 4 Tahun 1999 secara eksplisit menyebut Soeharto sebagai subjek yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam pemberantasan KKN.
Proses Pengusulan dan Komentar Publik
Pada 2025 ini, nama Soeharto diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional bersama 39 nama tokoh lainnya, termasuk Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah. Dari sederet persetujuan dan pertentangan, rupanya Jokowi dan Gibran kompak memberikan dukungan agar mantan mertua Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus ayah Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto (Siti Hediati Hariyadi) itu dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Meski ada pro-kontra, Jokowi menilai bahwa adanya perbedaan pendapat mengenai pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto adalah hal yang biasa dalam demokrasi. “Ya biasa dalam negara demokrasi ada yang setuju ada yang tidak setuju,” jelas Jokowi. Ia menegaskan bahwa proses pemberian gelar telah melalui pertimbangan dari para pakar dan tim yang terlibat.
