Masalah Keracunan MBG yang Menyentuh Berbagai Tingkatan
Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di berbagai daerah tidak hanya disebabkan oleh masalah dapur dalam memproduksi makanan. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, dalam sebuah dialog.
Menurutnya, permasalahan ini juga melibatkan sistem dan tata kelola yang diterapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, pengawasan serta kontrol kualitas juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. “Tetapi juga di level BGN, sistem yang dibuat oleh BGN, tata kelola yang diterapkan oleh BGN, kemudian quality controlnya, pengawasannya,” ujar Ubaid.
Selain itu, ia menyebut bahwa JPPI sering berinteraksi dengan berbagai pihak terkait pendidikan, seperti sekolah-sekolah. Namun, dalam kasus keracunan MBG, Dinas Pendidikan tidak selalu terlibat. Bahkan, Kementerian Kesehatan pun tidak selalu mengetahui atau terlibat dalam penanganan masalah ini.
Provinsi Jawa Barat Terbanyak Kasus Keracunan
Saat ini, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah kasus keracunan MBG terbanyak. Angka yang tercatat mencapai lebih dari 2000 kasus. Selain itu, kejadian ini tidak hanya terjadi sekali, tetapi melibatkan berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.
“Yang paling parah itu ada di Jawa Barat ya, angkanya sudah lebih 2000 dan juga Jawa Barat ini melibatkan di kabupaten kota yang kejadiannya nggak hanya sekali,” jelas Ubaid.
Untuk mengatasi masalah ini, JPPI juga telah menyebar relawan untuk melakukan pemantauan terhadap Program MBG di berbagai sekolah. Relawan tersebut bekerja di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.
“Dari 6000 itu ternyata merata ya di hampir 18 kita temukan per hari ini sudah 18 provinsi yang sudah ada kasus keracunan, termasuk di kabupaten kota juga merata ada banyak di kabupaten,” tambahnya.
Tim Investigasi Dibentuk Oleh BGN
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki menu hingga dapur program makan bergizi gratis. Alasannya, BGN menilai belum tentu semua makanan yang bermasalah menyebabkan keracunan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nenik S Deyang, menjelaskan bahwa dirinya diberi tugas oleh kepala BGN untuk menangani bidang investigasi. “Saya diberikan tugas (dari) Pak Kepala (Kepala BGN Dadan Hindayana) di bidang investigasi. Ini terkait dengan karena yang ramai sekarang adalah kasus dugaan (keracunan MBG). Saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah adalah keracunan,” ujar Nenik.
Ia juga menyatakan akan membentuk dua tim investigasi. Satu tim untuk kasus yang diduga terjadi keracunan, dan satu tim lainnya untuk mengevaluasi menu makanan atau dapur yang digunakan dalam program MBG.
Perlu Kolaborasi yang Lebih Baik
Masalah keracunan MBG menunjukkan bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, baik dari segi sistem, pengawasan, maupun kolaborasi antar lembaga. Dengan adanya tim investigasi dan pemantauan yang lebih intensif, diharapkan bisa menemukan solusi yang efektif dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!