Penerimaan negara diperkirakan tidak mencapai target tahun ini, sehingga membuat ruang gerak fiskal pemerintah kian menyempit. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupaya menjaga agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melewati batas aman sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB), sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Defisit APBN per November mencapai Rp 560,3 triliun atau 2,35% terhadap PDB. Pemerintah menetapkan target defisit APBN pada 2025 hanya sebesar 2,78%. Untuk memastikan hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerapkan paket taktis guna mengamankan defisit APBN agar tidak melebihi ambang batas yang ditentukan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu Suminto menyatakan bahwa secara outlook, defisit APBN tahun ini tidak akan menyebabkan kebutuhan pembiayaan utang lebih besar. Hal ini karena pemerintah telah mendapatkan izin dari DPR untuk menggunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih) sebesar Rp 85,6 triliun.
Kemenkeu akan semakin gencar menerbitkan surat utang tenor jangka pendek atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN) pada akhir 2025 hingga 2026. Suminto menjelaskan bahwa peningkatan penerbitan SPN dilakukan sejak memasuki kuartal keempat, sebagai bagian dari upaya pengembangan pasar uang, pendalaman pasar obligasi, serta membangun manajemen kas yang lebih efisien.
Selain itu, Kemenkeu juga giat mempercepat penagihan pajak dari para pengemplang pajak kelas kakap. Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu juga melakukan pemanggilan kepada wajib pajak orang kaya atau high wealth individual (HWI). Langkah ini dirancang sebagai respons cepat untuk mengamankan APBN sekaligus memastikan defisit tidak menembus batas psikologis.
Pemerintah Butuh Instrumen Cepat
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai langkah Kemenkeu tepat, terutama dalam menjaga kredibilitas APBN ketika penerimaan negara berpotensi tidak mencapai target. Realisasi pendapatan negara baru mencapai 82,1% per November, dari outlook atau proyeksi hingga akhir tahun sebesar Rp 2.865,5 triliun.
“Pemerintah butuh instrumen cepat yang bisa dieksekusi tanpa mengganggu layanan publik. SAL memberi bantalan likuiditas paling instan,” kata Syafruddin.
Ia juga menilai langkah penagihan tunggakan pajak tepat. Hal ini dapat memperkuat rasa keadilan dan memperbaiki kepatuhan selama otoritas pajak menargetkan kasus bernilai besar dengan bukti kuat dan prosedur bersih.
Langkah Kemenkeu Opsi Realistis Jaga Defisit APBN
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, dalam jangka pendek, langkah Kemenkeu tersebut paling masuk akal. Sebab, pemerintah tidak memiliki ruang untuk menaikkan tarif pajak nyaris sama sekali, baik secara ekonomi maupun politik.
“Di kondisi seperti ini, menggunakan instrumen yang sudah tersedia menjadi opsi paling realistis,” kata Yusuf.
Yusuf menjelaskan bahwa penggunaan SAL secara teknis merupakan keputusan yang rasional. SAL pada dasarnya merupakan tabungan dari tahun-tahun sebelumnya. “Ketika suku bunga global masih tinggi dan biaya utang mahal, memilih memakai Tabungan daripada menambah utang baru jelas lebih efisien,” ujarnya.
Namun, Yusuf menegaskan bahwa ada risiko di dalamnya. “Begitu dipakai, ya habis. Artinya, ini menyelesaikan tekanan hari ini, tapi sekaligus mengurangi bantalan untuk esok hari,” katanya.
Pemerintah Jangan Buru-buru Terbitkan Obligasi
Yusuf menekankan bahwa penerbitan SPN merupakan mekanisme yang wajar dalam menutup defisit. Namun, yang menjadi kunci adalah waktu dan skala penerbitan. “Dengan adanya SAL sebagai bantalan, pemerintah tidak perlu terburu-buru menerbitkan obligasi dalam jumlah besar di awal tahun, yang bisa menekan pasar dan mendorong yield naik,” ujarnya.
Menurut Yusuf, SPN berjangka pendek lebih berfungsi sebagai alat untuk mengelola mismatch kas bulanan. Menurut dia, hal ini merupakan langkah yang normal dari manajemen kas negara.
Peneliti Ekonomi Makro dan Finansial Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Riza Annisa Pujarama juga menilai langkah yang dilakukan pemerintah sesuai dengan regulasi. Optimalisasi penerimaan perpajakan, penerbitan surat utang sudah ditentukan dalam APBN, dan penggunaan SAL sudah sesuai dengan aturannya.
Jika melihat dari outlook-nya dan capaian yang ada, Riza memprediksi defisit APBN pada tahun ini masih terjaga. “Defisit kemungkinan besar akan tetap dalam batas yang ditetapkan, tidak lebih dari 3%,” ujar Riza.
