Penolakan Keras Internal Partai Gerindra terhadap Bergabungnya Projo
Wacana yang muncul tentang kemungkinan bergabungnya Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, bersama kelompok relawannya ke Partai Gerindra mendapat penolakan tegas dari sejumlah anggota internal partai. Salah satu suara keras datang dari Dr. H. Buky Wibawa, M.Si, yang menjabat sebagai Wakil Ketua I Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) DPD Partai Gerindra Jawa Barat.
Dalam pernyataan tertulisnya pada Jumat (7/11/2025), Buky menyatakan bahwa langkah membuka pintu bagi Budi Arie dan relawan Projo bukan sekadar isu sederhana, melainkan berkaitan dengan prinsip dan jati diri partai. Ia menolak wacana tersebut dengan alasan ideologis dan prinsipil yang dianggap menyentuh akar perjuangan Gerindra sejak berdiri.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Menurut Buky, penolakan yang disuarakannya tidak berasal dari kepentingan pribadi, melainkan bentuk kesadaran kolektif kader untuk menjaga marwah serta integritas Gerindra sebagai partai kader, bukan partai kendaraan politik. Ia menilai, partai yang dibangun oleh Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto tersebut berdiri di atas fondasi pengorbanan, kesetiaan, dan konsistensi ideologi perjuangan, bukan hasil kompromi pragmatis jangka pendek.
“Gerindra dibangun dari proses panjang pengorbanan dan konsistensi ideologi perjuangan, bukan hasil pragmatisme politik sesaat,” ujar Buky dengan tegas.
Ia menjelaskan bahwa sejak berdiri pada 2008, Gerindra telah menegaskan dirinya sebagai partai pembentuk kader sejati, bukan tempat persinggahan bagi para pencari momentum politik. Sistem kaderisasi yang berjenjang dan terstruktur, menurutnya, menjadi kekuatan moral yang menjaga arah partai tetap berada pada jalur perjuangan sebagaimana digariskan oleh Ketua Umum.
Buky mengingatkan bahwa wacana masuknya figur eksternal seperti Budi Arie dan kelompok relawan Projo justru berpotensi menimbulkan distorsi terhadap kultur perjuangan partai. Dalam kajian kelembagaan politik, hal itu dikenal dengan istilah co-optation risk atau risiko pengambilalihan nilai dan arah partai oleh unsur non-organik yang tidak melalui proses kaderisasi.
Sebagai partai yang berakar pada ideologi dan nilai perjuangan, ia menilai Gerindra harus berhati-hati agar tidak berubah menjadi partai oportunistik yang loyalitasnya bergantung pada kekuasaan semata.
“Gerindra adalah rumah perjuangan, bukan rumah singgah politik. Ini tempat bagi mereka yang bertahan di kala kalah, bukan hanya datang ketika menang,” tegas Buky.
Ia menambahkan, menjaga marwah partai berarti turut menjaga integritas ideologi dan menghormati pengorbanan kader yang telah berjuang sejak awal dengan tenaga, waktu, serta idealisme. Sebagai kader yang telah mengabdi sejak 2008, Buky menyatakan keyakinannya bahwa kekuatan Gerindra tidak terletak pada banyaknya massa baru, tetapi pada soliditas kader yang berakar kuat dan loyal terhadap nilai perjuangan.
Karenanya, ia menyerukan kepada seluruh jajaran partai di berbagai tingkatan agar tetap berpegang pada semangat perjuangan murni, tidak tergoda oleh daya tarik kekuasaan atau popularitas sesaat.
“Gerindra berdiri tegak di atas nilai nasionalisme, kerakyatan, dan kemandirian politik. Nilai-nilai ini tidak boleh dikompromikan oleh kalkulasi pragmatis apa pun,” ungkapnya.
Buky menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa partai ini bukanlah tempat bagi mereka yang hanya mencari perlindungan saat kemenangan diraih.
“Gerindra bukan tempat berlindung bagi penumpang kemenangan. Gerindra adalah barisan pejuang yang tetap setia, bahkan ketika badai politik datang silih berganti,” ujarnya menegaskan.
Saat ini, Buky sendiri menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat serta Ketua Umum Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
