Kritik Mahfud MD terhadap Proyek Whoosh dan IKN Memicu Kontroversi
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, baru-baru ini mendapatkan kritik tajam setelah menyampaikan pendapatnya mengenai dua proyek besar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kedua proyek tersebut menjadi bagian dari agenda utama Jokowi selama masa jabatannya sebagai Presiden RI periode 2019-2024.
Dalam komentarnya, Mahfud menilai bahwa kedua proyek tersebut berpotensi melanggar hukum dan terjadi korupsi. Ia menyebut adanya dugaan mark-up biaya pada proyek Whoosh serta penggunaan anggaran negara yang berlebihan untuk proyek IKN. Sebagai seorang ahli hukum, Mahfud juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan masalah ini. Namun, pernyataan Mahfud justru memicu polemik yang lebih luas.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Sudarsono Menilai Mahfud Terlalu Berlebihan
Sudarsono, mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kini bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menyatakan bahwa Mahfud telah melangkah terlalu jauh dalam memberikan kritik. Menurutnya, Mahfud seharusnya lebih berhati-hati karena ia pernah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi dan diangkat menjadi menteri oleh Presiden.
Sudarsono bahkan menyebut Mahfud sebagai “Sengkuni”, tokoh dalam pewayangan yang dikenal licik dan manipulatif. Ia menilai bahwa Mahfud tidak seharusnya mengkritik kebijakan yang pernah ia dukung sebagai bagian dari kabinet Jokowi.
"Bagi kami, kami marah terutama orang-orang yang dulunya mengabdi dengan beliau (Jokowi) dan diangkat oleh beliau, seperti Mahfud, hingga Said Didu," ujar Sudarsono. "Saya kok bingung ini, Mahfud kok jadi Sengkuni ya? Artinya kemarin dia seperti apa, kok ikut-ikutan ngupas IKN yang katanya berpotensi ada pelanggaran, termasuk di Whoosh yang dia juga katakan ada pelanggaran."
Menurut Sudarsono, komentar Mahfud bisa menciptakan kegaduhan di publik. Ia menegaskan bahwa Mahfud harus lebih tahu diri dan mengingat siapa yang memberinya kesempatan menjadi menteri, yaitu Jokowi.
Mahfud Harus Mengingat Kebaikan Jokowi
"Sudarsono menegaskan bahwa Mahfud harus lebih tahu diri dan mengingat siapa yang memberinya kesempatan untuk menjadi menteri, yaitu Presiden Jokowi." Ia menambahkan bahwa Jokowi memberikan kesempatan besar kepada Mahfud, termasuk saat Mahfud maju sebagai calon wakil presiden yang "menantang" anaknya, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilpres 2024.
"Jokowi dulu sangat legowo saat Mahfud maju sebagai calon cawapres meskipun partai yang mengusungnya adalah partai yang dulu memecat Jokowi," ungkap Sudarsono.
Menurut Sudarsono, Mahfud seharusnya menghargai peran yang telah diberikan Jokowi kepadanya dan tidak mengomentari masalah yang sangat sensitif dengan cara yang terlalu negatif.
“Seharusnya Mahfud MD selayaknya tidak mengomentari sejauh itu dan senegatif itu,” ujar Sudarsono. “Dia orang Jawa juga, ‘mikul dhuwur mendehem jero’, bagaimana Jokowi menjadikan Mahfud MD sebagai menteri untuk membantu beliau dalam pemerintahan.”
Lebih Fokus pada Isu Lain
Sudarsono juga menyarankan Mahfud untuk lebih fokus pada isu-isu lain yang relevan, seperti tindakan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) yang baru-baru ini mengunjungi makam ibu Presiden Jokowi untuk melakukan pengecekan yang dianggap mencurigakan.
"Lebih baik bapak mengomentari itu, ketimbang mengkritik hal-hal yang justru bisa merugikan," kata Sudarsono.
Pernyataan Mahfud MD tentang Whoosh
Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan bahwa dari awal memang proyek Whoosh tidak beres karena banyak isu soal biaya, utang, kontrak hingga mark up. Komentar itu disampaikan Mahfud saat isu soal utang Whoosh mencuat diusulkan agar dibayar dengan APBN, tetapi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolaknya.
Adapun utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) diketahui mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dolar AS.
"Ada masalah serius yang kemudian tidak bisa disembunyikan lagi. Sejak tanggal 13 Oktober 2025 misalnya, menggelegar berita-berita yang beredar luas beberapa tahun yang lalu bahwa penanganan Whoosh sejak awalnya memang tidak beres," ujar Mahfud.
Selain isu biaya dan utang yang begitu besar, ada juga isu pengalihan kontrak dengan Jepang ke China, ada isu pemecatan pejabat yang tidak setuju dengan projek itu, ada isu dugaan mark up, ada isu projek busuk dan sebagainya.
Penyelesaian Secara Hukum
Menurut Mahfud, jika dalam pembuatan kontrak pihak kita kalah atau justru merugikan, kesalahan tidak bisa sepenuhnya ditujukan kepada China saja. "Jika kita kalah dalam pembuatan kontrak yang kemudian mencekik, tentu kita tidak dapat hanya menyalahkan China, melainkan bisa menganggap bahwa pihak kita tidak becus memegang kebebasan setara dalam berkontrak dan abai terhadap kepentingan nasional sendiri," kata Mahfud.
Mahfud menilai, bisa saja ada dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini. Oleh karena itu, kasus Whoosh ini sejatinya harus diselesaikan secara hukum juga, jadi tidak hanya dari segi politiknya saja. Sehingga, ke depannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.
"Bahkan mungkin saja koruptif seperti yang didugakan sampai saat ini. Inilah perlunya penyelidikan atas kasus ini. Kasus ini harus diselesaikan bukan hanya secara politik, tetapi juga secara hukum," tegas Mahfud.
