Kadin Mendorong Evaluasi Pengurangan Dana Daerah

Evaluasi Kebijakan Transfer Daerah Diperlukan

Aviliani, Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menilai pentingnya dilakukannya evaluasi terhadap kebijakan pengurangan transfer ke daerah (TKD). Menurutnya, kebijakan ini berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional. Ia menyampaikan hal tersebut dalam forum Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Jakarta.

Aviliani menekankan bahwa pemerintah pusat perlu melibatkan daerah dalam proses pengambilan kebijakan agar mereka tetap merasakan manfaat. "Kami mendorong agar ke depan ada evaluasi atas pengurangan transfer daerah," ujarnya.

Perubahan Anggaran TKD dalam APBN 2026

Anggaran TKD dalam APBN 2026 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Pada awalnya, pemerintah menetapkan anggaran TKD sebesar Rp 650 triliun untuk tahun depan—angka ini menurun 24,8 persen dari outlook 2025 sebesar Rp 864,1 triliun. Namun, setelah adanya kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, anggaran TKD dalam APBN 2026 ditambah sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun.

Protes dari Gubernur dan Penjelasan Menteri Keuangan

Kebijakan pengurangan TKD ini mendapat protes dari para gubernur. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah pusat masih ragu untuk menambah anggaran karena masih ada penyimpangan penggunaan anggaran. Pernyataan ini disampaikan oleh bendahara negara saat melakukan rapat secara hibrida dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah.

Purbaya sempat meminta para gubernur untuk terlebih dahulu memperbaiki tata kelola dan penyerapan uang daerah, khususnya di dua triwulan terakhir 2025. Ia juga membuka opsi untuk menaikkan TKD pada tahun depan, dengan syarat tata kelolanya sudah baik. "Tapi dengan syarat tadi, tata kelolanya sudah baik. Kalau jelek, saya enggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka kalau itu," ucapnya.

Pentingnya Kolaborasi Antara Pusat dan Daerah

Dari hasil diskusi ini, terlihat bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam pengambilan kebijakan. Aviliani menegaskan bahwa partisipasi daerah dalam proses pengambilan kebijakan diperlukan agar tidak ada ketimpangan dalam distribusi sumber daya.

Selain itu, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah. Hal ini akan memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Langkah-Langkah yang Diperlukan

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penggunaan TKD antara lain:

• Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur daerah dalam pengelolaan anggaran.
• Penguatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana daerah.
• Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan yang saling menguntungkan.
• Pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan pengurangan TKD tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, tetapi juga memastikan bahwa daerah tetap mendapatkan manfaat yang signifikan.