bali.aiotrade, JAKARTA – I Gusti Putu Milawati, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat (NTB), ditunjuk sebagai pimpinan Komisi 4 dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Kinerja Semester II di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025 pada hari kedua, Selasa (16/12).
Rakordal Komisi 4 yang berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, fokus membahas pembentukan peraturan perundang-undangan di wilayah. Acara ini menjadi forum strategis bagi jajaran Kementerian Hukum untuk melakukan evaluasi capaian kinerja, mengidentifikasi berbagai permasalahan, serta merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Dalam Rakordal tersebut, peserta dibagi ke dalam beberapa komisi sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing. Selain Komisi 4, Rakordal juga membentuk sejumlah komisi lainnya. Berikut adalah daftar komisi yang terbentuk beserta perwakilan dari Kanwil Kemenkum NTB:
- Komisi 3 yang membahas kekayaan intelektual diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Anna Ernita.
- Komisi 5 yang membahas pembinaan hukum diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga.
- Komisi 1 yang membahas dukungan manajemen diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum NTB, M. Amin Imran.
- Komisi 2 membahas administrasi hukum umum.
- Komisi 6 membahas pelaksana teknis.
Di hadapan peserta Komisi 4, I Gusti Putu Milawati menyampaikan sejumlah isu strategis dan permasalahan yang masih dihadapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Beberapa di antaranya meliputi upaya peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan dan penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di lingkungan Kementerian Hukum.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi fasilitasi perencanaan dan perancangan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah. Ia menekankan bahwa sinergi antara Kantor Wilayah dengan pemerintah daerah sangat penting dalam setiap tahapan pembentukan regulasi. Mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pengharmonisasian, agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya taat asas, tetapi juga memiliki daya guna dan daya laku di masyarakat.
Melalui pembahasan mendalam di masing-masing komisi, Rakordal Kinerja Semester II Tahun 2025 diharapkan mampu menghasilkan evaluasi kinerja yang komprehensif. Selain itu, rakor ini juga bertujuan merumuskan rekomendasi strategis sebagai dasar percepatan pelaksanaan rencana aksi Tahun 2026, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan dan layanan hukum yang semakin berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.
