Kakanwil Kemenkum Kalteng Lapor Capaian 100% Pembentukan Posbakum ke Gubernur
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Hajrianor, melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas progres dan dukungan terhadap pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Pertemuan yang berlangsung pada Senin (20/10/2025) tersebut menjadi momen penting dalam memperkuat kerja sama antara pihak Kementerian Hukum dan Pemerintah Daerah. Dalam kesempatan itu, Hajrianor menyampaikan laporan bahwa pembentukan Posbakum di Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai 100 persen. Totalnya mencakup 1.571 desa dan kelurahan. Berdasarkan data Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kalimantan Tengah menempati peringkat ke-4 secara nasional dalam pembentukan Posbakum.
"Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi bersama antara Kanwil Kemenkum Kalteng, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kami berkomitmen memastikan setiap warga, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan, mendapatkan akses yang sama terhadap keadilan," ujar Hajrianor.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan wujud nyata implementasi Asta Cita Presiden poin ke-7 yang menekankan pentingnya pemerataan pelayanan publik dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hajrianor juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap keberhasilan tersebut.
"Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Kalimantan Tengah, para Bupati dan Wali Kota, serta seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan Kalimantan Tengah 100% Posbakum. Ini bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata bahwa pelayanan hukum kini benar-benar hadir sampai ke tingkat desa," tambahnya.
Rencana Peresmian Posbakum Se-Kalimantan Tengah
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas rencana peresmian Posbakum Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah yang akan digelar di Kota Palangka Raya. Rencana ini akan diluncurkan secara resmi oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.
Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menyambut baik laporan tersebut dan memberikan apresiasi kepada jajaran Kanwil Kemenkum Kalteng atas kinerja dan koordinasi yang baik.
"Kami siap mendukung penuh kegiatan peresmian Posbakum Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah dan akan menginstruksikan seluruh Kepala Daerah di kabupaten/kota untuk turut menyukseskannya," ungkap Gubernur.
Pentingnya Kolaborasi dalam Peningkatan Akses Keadilan
Capaian 100% pembentukan Posbakum ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperluas akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Kolaborasi erat antara Kanwil Kemenkum dan Pemerintah Daerah menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan layanan hukum yang inklusif, merata, dan berkeadilan.
Adanya Posbakum di setiap desa dan kelurahan tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga memberikan solusi cepat dan murah bagi warga yang membutuhkan bantuan hukum. Hal ini menjadi langkah strategis dalam mendorong pemerataan layanan hukum di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Selain itu, posbakum juga menjadi sarana pendidikan hukum yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya, serta dapat melindungi diri dari tindakan yang tidak adil.
Tantangan dan Langkah Lanjutan
Meski capaian ini sangat membanggakan, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan pengadaan alat pendukung agar Posbakum dapat beroperasi secara efektif dan efisien.
Selain itu, diperlukan pula sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa Posbakum benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, diharapkan Posbakum dapat menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan keadilan sosial yang merata di seluruh provinsi.
