Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan Sementara, Tapi BGN Menolak
Program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah kini menjadi perhatian utama setelah sejumlah organisasi masyarakat menyerukan penghentian sementara. Hal ini terjadi setelah terjadi lonjakan kasus keracunan dalam dua bulan terakhir. Berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah siswa yang mengalami keracunan meningkat secara signifikan.
Pada Juli lalu, total siswa yang mengalami keracunan mencapai 342 orang. Angka ini naik drastis pada Agustus dengan 2.226 siswa, dan melonjak lagi pada September hingga mencapai 3.145 siswa. Data ini menunjukkan adanya peningkatan yang sangat tajam dalam waktu singkat.
Data Keracunan MBG Menembus Angka Lima Ribu Korban
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menyatakan bahwa ada tiga lembaga yang memiliki data berbeda mengenai jumlah korban keracunan MBG. Ketiga lembaga tersebut adalah Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Meski data mereka berbeda, secara umum jumlah korban keracunan MBG berada di kisaran lima ribu orang.
“Angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron. Sama-sama di sekitar angka 5 ribu,” ujar Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 September 2025.
DPR Akan Tinjau Dapur MBG untuk Cari Penyebab Keracunan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan investigasi langsung terhadap sumber masalah dari kasus keracunan massal yang dialami siswa setelah mengonsumsi makanan MBG. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, lembaganya akan memeriksa beberapa satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi sebagai dapur MBG.
“Kami akan mengawasi ke tempat-tempat yang mana ada masalah di dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung sebenarnya masalahnya itu seperti apa,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 23 September 2025.
DPR Mengusulkan Libatkan Masyarakat Sipil dalam Tim Investigasi
Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Charles Honoris mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan masyarakat sipil dalam keanggotaan tim investigasi keracunan MBG. Ia menilai keberadaan masyarakat sipil dalam tim investigasi akan memberikan perspektif lain.
Ia juga mengusulkan agar BGN melibatkan tenaga kesehatan dan ahli gizi dalam tim investigasi tersebut. “Kami berharap agar tim investigasi ini melibatkan masyarakat sipil yang bisa objektif dan melakukan penilaian berdasarkan fakta-fakta empiris,” kata Charles saat ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, pada Selasa, 23 September 2025.
BGN Menolak Hentikan Sementara MBG Meskipun Ada Banyak Kasus Keracunan
Badan Gizi Nasional (BGN) menolak desakan berbagai pihak untuk menghentikan sementara program makan bergizi gratis. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan akan melakukan perbaikan sembari tetap mengejar target penerima manfaat MBG.
Menurut Dadan, pemerintah sedang menghadapi dilema antara melengkapi sumber daya manusia agar program berjalan lancar, atau mengejar target jumlah penerima manfaat. Namun, ia memilih untuk tetap mengejar target jumlah penerima manfaat.
“Utamanya adalah bagaimana target bisa dipenuhi,” kata Dadan di kantornya, Jakarta, Senin, 22 September 2025.
Meski demikian, bagi Dadan, kasus keracunan yang saat ini terjadi masih dalam batas wajar. Ia menyebut total sajian makanan keracunan hanya 4.711 porsi dari 1 miliar porsi yang sudah dimasak selama 9 bulan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini berjalan.
Respons Gubernur Jawa Barat Terhadap Kasus Keracunan MBG
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan mengundang perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi penanggung jawab di wilayah Jawa Barat untuk membicarakan kasus keracunan makanan dari menu MBG di wilayah Jawa Barat.
Dedi mengaku masih belum memutuskan apakah program MBG di wilayah Jawa Barat akan dihentikan sementara atau moratorium. Dia memilih berbicara dengan perwakilan dari BGN untuk mengevaluasi secara komprehensif terkait pemberian makan gratis bagi pelajar itu agar tidak terjadi lagi kasus keracunan makanan.
“Minggu depan saya mengundang kepala MBG membidangi di wilayah Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi secara paripurna agar berbagai problem yang terjadi, seperti keracunan siswa tidak terulang lagi,” kata Dedi Mulyadi di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Selasa, 23 September 2025.
Dian Rahma Fika, Dede Leni Mardianti, dan Aminuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!