Langkah Tegas LBH Tangerang dalam Menghadapi Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tangerang mengambil langkah tegas dengan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait tunjangan perumahan dan transportasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang. Laporan tersebut telah diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam bentuk permohonan monitoring pada Kamis, 23 Oktober 2025.
“Benar, hari ini kami telah menyerahkan surat ke KPK dan Kejagung sebagai tembusan serta permohonan monitoring atas perkara yang kami laporkan ke Kejari Tangerang pada 10 Oktober lalu,” tegas Direktur LBH Tangerang, Rasyid Hidayat dalam keterangan resminya.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Langkah ini diambil sebagai bentuk dorongan agar proses penanganan kasus dugaan korupsi dapat berjalan cepat, transparan, dan akuntabel. LBH Tangerang berharap, pengawasan dari lembaga penegak hukum pusat dapat memastikan kasus ini ditangani sesuai aturan.
Antusias Masyarakat Terhadap Kasus Ini
Masyarakat Kota Tangerang pun menunjukkan antusias tinggi terhadap perkembangan kasus tersebut. Banyak warga yang menghubungi LBH Tangerang untuk menanyakan tindak lanjut laporan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat peduli terhadap keberlangsungan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Rasyid menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, aparat penegak hukum berkewajiban memeriksa laporan masyarakat, baik secara administrasi maupun substantif. “Pemeriksaan atas laporan masyarakat harus dilakukan paling lama 30 hari sejak laporan diterima,” tegasnya.
Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Integritas Pemerintahan
Menurutnya, keterlibatan publik dalam mengawasi anggaran negara merupakan wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas pemerintahan daerah. Dugaan penyimpangan terkait tunjangan yang tidak sesuai aturan ini dinilai dapat merusak kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.
Kata dia, warga Kota Tangerang kini menaruh harapan besar agar laporan tersebut ditindaklanjuti secara serius. Mereka berharap langkah LBH Tangerang dapat menjadi momentum memperkuat budaya antikorupsi dan mendorong penegakan hukum yang lebih bersih dan transparan.
Harapan Masyarakat untuk Penegakan Hukum yang Lebih Baik
LBH Tangerang menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap dugaan korupsi ini. Mereka berharap, dengan adanya monitoring dari KPK dan Kejagung, proses penanganan kasus ini akan lebih efektif dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Selain itu, LBH Tangerang juga menyarankan agar semua pihak yang terlibat dalam kasus ini segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari kerugian negara dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.
Tindak Lanjut yang Diharapkan
LBH Tangerang berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi kepada masyarakat jika ada tindak lanjut yang signifikan. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap aktif dalam mengawasi penggunaan uang rakyat dan menjaga kebersihan sistem pemerintahan.
Dengan adanya kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap isu korupsi, diharapkan dapat menjadi awal dari perubahan positif dalam sistem pemerintahan daerah.
