JAKARTA – Kabinet Merah Putih telah menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (20/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu penting terkait kebijakan pemerintah dibahas, termasuk pengembangan sistem administrasi perpajakan dan penanganan utang kereta cepat.
Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa sistem administrasi perpajakan yang dikenal dengan nama Coretax akan segera siap beroperasi akhir pekan ini. Ia menjelaskan bahwa implementasi teknologi informasi yang lebih canggih akan mempercepat proses penyerapan pendapatan dari pajak.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Ke depan kita akan menerapkan IT yang lebih canggih lagi. Saya harapkan minggu akhir minggu ini Coretax sudah siap mungkin. Jadi itu akan meningkatkan lagi penyerapan pendapatan dari pajak lebih efisien,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tetap baik meskipun tidak saling bertegur sapa dalam beberapa waktu terakhir.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan respons terkait utang kereta cepat. AHY menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari Presiden sambil terus mengembangkan berbagai opsi terbaik dan berkelanjutan.
“Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya. Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Pak Presiden juga sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan,” jelas AHY.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pelaksanaan program gizi nasional pada tahun depan akan mencakup hingga 95% wilayah Indonesia. Hal ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesehatan masyarakat secara merata.
Untuk tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp51,2 triliun dari total anggaran Rp100 triliun untuk bantuan pemerintah makan bergizi. Anggaran ini ditujukan untuk mendukung program-program yang berfokus pada pencegahan stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Beberapa isu penting lainnya juga dibahas dalam sidang kabinet paripurna tersebut, termasuk rencana pengembangan infrastruktur, kebijakan ekonomi, dan upaya penguatan sektor kesehatan. Seluruh pembahasan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat.
Pertemuan ini juga menjadi kesempatan bagi para menteri untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah dijalankan serta menyiapkan strategi baru untuk masa depan. Dengan adanya koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.
Tidak hanya fokus pada kebijakan ekonomi dan infrastruktur, sidang kabinet juga membahas aspek sosial dan lingkungan. Beberapa program sosial seperti bantuan pangan dan layanan kesehatan akan terus ditingkatkan agar dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, pemerintah juga sedang mempertimbangkan berbagai inisiatif untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan rakyat.
Sahabat KompasTV, bagaimana pendapat kalian terkait berita ini, tulis di kolom komentar ya!
Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Frashiva Rizaldi
