aiotrade, JAKARTA — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengunjungi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (17/11/2025). Kunjungan ini terjadi di tengah isu restrukturisasi utang megaproyek kereta cepat tersebut oleh BPI Danantara.
Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyatakan bahwa kedatangannya hanya untuk melakukan diskusi dengan Menko Perekonomian, tanpa adanya pembahasan khusus. Namun, ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai topik yang dibahas.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Ketika ditanyai tentang rencana restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta—Bandung alias Whoosh, Dwiyana menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan Danantara.
“Pokoknya kalau untuk restrukturisasi utang, kan kita serahkan ke Danantara. KCIC di bawah Danantara. Jadi, apa pun mekanisme, skemanya, kita serahkan ke Danantara,” ujar Dwiyana saat ditemui usai pertemuan di Kemenko Perekonomian.
Ia menambahkan bahwa KCIC mengikuti arahan satu pintu melalui Danantara, termasuk masukan dan koordinasi lanjutan dari Kemenko Perekonomian.
Saat ditanya mengenai komunikasi KCIC dengan Danantara, Dwiyana kembali menekankan bahwa seluruh proses akan berjalan melalui badan tersebut. Begitu pula terkait perkembangan rencana perpanjangan trase Whoosh ke Surabaya, dia hanya menyampaikan bahwa hal itu juga diserahkan sepenuhnya kepada Danantara.
“Makanya biar satu pintu dengan Danantara,” ujarnya singkat.
Sebagaimana diketahui, pemerintah dan Danantara berencana membagi peran dalam pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta—Bandung (KCJB) alias Whoosh. Rencananya, pemerintah mengambil alih porsi infrastruktur (prasarana), sementara Danantara fokus pada operasional (sarana). Meskipun skema restrukturisasi utang Whoosh itu selaras dengan kerangka perkeretaapian nasional, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi menambah beban APBN dan belum menyentuh akar persoalan desain proyek.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelaskan bahwa skema pembagian peran tersebut pada dasarnya konsisten dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23/2007 tentang Perkeretaapian. Regulasi tersebut secara tegas memisahkan tanggung jawab pembangunan dan pembiayaan prasarana yang berada pada pemerintah, sementara sarana dan operasional menjadi domain operator.
“Prasarana itu sesuatu yang diam, seperti rel, jembatan, atau tanah, sehingga semestinya menjadi milik dan tanggung jawab pemerintah. Sarana adalah ranah operator. Model inilah yang sejak 2007 membuat transformasi kereta api berjalan lebih cepat,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Minggu (16/11/2025).
Dia mengingatkan bahwa setelah UU tersebut terbit, pemerintah dapat fokus membangun rel ganda (dual track) di berbagai ruas Pulau Jawa, sehingga PT KAI mampu meningkatkan kualitas layanan.
Dalam konteks Whoosh, sambungnya, komponen prasarana mencapai sekitar 80% dari total biaya proyek. Sementara 20% sisanya merupakan sarana, biaya bunga tertunda, dan komponen operasional lainnya.
Oleh karena itu, pembagian beban antara pemerintah dan Danantara secara alami mengikuti porsi biaya tersebut. Hanya saja, Wijayanto menekankan bahwa struktur kepemilikan KCIC bersifat campuran, yakni 60% saham dimiliki konsorsium BUMN Indonesia dan 40% lainnya oleh konsorsium perusahaan China.
“Yang di-handle oleh pemerintah dan Danantara itu hanya 60%. Porsi konsorsium China adalah urusan mereka sendiri. Indonesia tidak bisa menanggung beban pada bagian yang bukan menjadi porsi nasional,” ujarnya.
Meski menganggap opsi saat ini sebagai solusi realistis, Wijayanto menilai persoalan utama Whoosh berasal dari klaim awal bahwa proyek dapat berjalan dengan skema business-to-business (B2B) murni. Padahal, sepanjang sejarah, investasi perkeretaapian tidak pernah dapat sepenuhnya komersial tanpa dukungan negara.
