Penjelasan Gubernur Jawa Barat tentang Pengelolaan Dana Daerah
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), memberikan pernyataan tegas terkait pengelolaan keuangan daerah. Ia menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang efisien dan transparan dalam mengelola dana pemerintah provinsi.
Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, Selasa (21/10/2025), Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan jumlah dana Pemprov Jabar yang tersimpan di Bank BJB dan memberikan ancaman keras kepada jajarannya. Ia menyebut bahwa uang kas Pemprov Jabar yang tersedia dan tersimpan di Bank BJB (Bank Jabar Banten) mencapai Rp2.418.701.749.621,00.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Uang itu tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito. Dan saya pastikan tidak ada deposito Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengendapkan uang," tegas Kang Dedi Mulyadi.
Pernyataan tersebut secara spesifik menyoroti praktik penempatan dana kas daerah dalam deposito, yang dinilai dapat menghambat perputaran dana untuk pembangunan. Ancaman pemecatan ini menunjukkan komitmen Gubernur untuk memastikan bahwa seluruh dana daerah tetap likuid dan siap digunakan untuk membiayai program prioritas.
Gubernur KDM memberikan peringatan keras kepada seluruh pengelola keuangan di lingkungan Pemprov Jabar: “Apabila ada pejabat Pemprov pengelola keuangan diam-diam membuat sertifikat deposito tanpa sepengetahuan saya, saya yakinkan hari ini pun saya berhentikan,” tegas KDM.
Kang Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa dana Rp2,4 triliun tersebut dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan pembayaran kegiatan pembangunan yang totalnya mencapai sekitar Rp7,5 triliun hingga Desember mendatang. Kekurangan dana ini akan ditutup dari dana transfer pusat dan perolehan PAD Jawa Barat yang ditargetkan tercapai.
Perubahan Signifikan pada Postur Belanja Daerah
Dalam sorotan utama yang relevan bagi Menteri Keuangan RI Purbaya, Gubernur KDM mengklaim telah melakukan perombakan signifikan pada postur belanja daerah. “Belanja publik (Provinsi Jawa Barat, Red) hari ini mengalami perubahan yang sangat besar. Belanja publiknya mengalami peningkatan hampir seribu persen,” ungkapnya.
Peningkatan belanja publik ini tercermin dari percepatan pembangunan yang kini dirasakan masyarakat. Gubernur menyebut, pembangunan jalan, penerangan jalan umum (PJU), drainase, hingga pemasangan CCTV dan gapura perbatasan di Jawa Barat sudah mulai terealisasi.
Pembangunan yang Terlihat oleh Masyarakat
Beberapa proyek infrastruktur telah dimulai dan terlihat oleh masyarakat. Proses pembangunan jalan dan penerangan jalan umum semakin cepat, sehingga masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Selain itu, sistem drainase juga sedang diperbaiki agar lebih efektif dalam menghadapi musim hujan.
Pemasangan CCTV dan gapura perbatasan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk meningkatkan keamanan dan identitas wilayah. Proyek-proyek ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Apresiasi kepada Masyarakat
Pada akhir uraian, Gubernur Dedi Mulyadi mengapresiasi masyarakat atas kepatuhan membayar pajak. Ia menekankan bahwa seluruh ikhtiar ini dilakukan untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
