Gubernur Jabar Minta Transparansi Dana APBD yang Tersimpan di Bank
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tantangan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk secara terbuka mempublikasikan daerah mana saja yang menyimpan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito di bank. Tantangan ini disampaikan Dedi setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin 20 Oktober 2025.
Dalam rapat tersebut, Menkeu Purbaya menyebutkan data dari Bank Indonesia per 15 Oktober yang mencatat sejumlah daerah masih menyimpan dana besar di perbankan. Di antaranya DKI Jakarta dengan dana sebesar Rp14,68 triliun, Jawa Timur sebesar Rp6,8 triliun, dan Jawa Barat sebesar Rp4,17 triliun. Namun, Dedi menolak informasi tersebut dan menegaskan bahwa Pemprov Jabar tidak menyimpan dana sebesar itu dalam bentuk deposito.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Saya sudah cek langsung, tidak ada dana yang disimpan dalam deposito. Karena itu, saya tantang Pak Menkeu untuk buka datanya. Sebut saja daerah mana yang benar-benar menaruh uang di deposito,” tegas Dedi.
Menurutnya, tidak semua daerah kesulitan membelanjakan anggaran. Banyak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang justru sedang mempercepat belanja publik untuk kepentingan masyarakat. Ia menilai penting bagi pemerintah pusat untuk bersikap transparan agar tidak muncul opini negatif yang menyudutkan seluruh daerah seolah tidak mampu mengelola fiskal dengan baik.
“Kalau semua daerah dianggap sama, ini tidak adil. Daerah yang bekerja baik justru bisa terkena imbas buruk karena daya dukung fiskalnya turun,” ujarnya.
Dedi menegaskan, isu dana Rp200 triliun yang disebut masih “mengendap” di bank seharusnya tidak dibiarkan menjadi spekulasi. Lebih baik dibuka saja ke publik. Tunjukkan daerah mana yang uangnya masih tersimpan, bahkan dalam bentuk deposito. Supaya jelas dan tidak membangun opini keliru.
Keterbukaan data juga menjadi bentuk penghormatan terhadap daerah yang sudah bekerja keras dalam mengelola keuangannya. Pemerintah pusat harus fair. Jangan hanya mengkritik, tapi juga apresiasi daerah yang punya kinerja baik.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengungkap masih terdapat dana pemda yang mengendap di bank dengan total Rp233 triliun, terdiri atas Rp134,2 triliun milik pemerintah kabupaten, Rp60,2 triliun milik pemerintah provinsi, dan Rp39,5 triliun milik pemerintah kota. Namun, data tersebut sempat dikoreksi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang menyebut angka riilnya sekitar Rp215 triliun.
Menurut Mendagri, selisih Rp18 triliun antara data Bank Indonesia dan hasil verifikasi Kemendagri disebabkan berbagai faktor administratif, penyesuaian program prioritas kepala daerah baru, hingga penerapan sistem e-Katalog versi terbaru.
