Kebijakan Strategis yang Diambil oleh Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang telah memimpin Kementerian Keuangan selama tiga bulan, kembali mengambil beberapa kebijakan strategis. Langkah-langkah tersebut mencakup rencana redenominasi rupiah, perluasan obyek barang kena cukai (BKC), hingga pemberian insentif fiskal bagi daerah yang berhasil menekan angka stunting.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Rencana Redenominasi Rupiah
Salah satu langkah utama yang sedang disiapkan adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah atau dikenal dengan redenominasi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menyederhanakan nilai nominal rupiah tanpa mengubah daya beli masyarakat. Contohnya, uang sebesar Rp 1.000 akan berubah menjadi Rp 1, sementara harga barang dan jasa tetap sama.
Pemerintah menilai bahwa kebijakan ini diperlukan untuk mendorong efisiensi ekonomi, menjaga stabilitas nilai rupiah, serta meningkatkan daya saing dan kredibilitas mata uang nasional. Namun, Purbaya membantah bahwa kebijakan redenominasi akan diberlakukan dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan ranah Bank Indonesia dan akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, bukan sekarang atau tahun depan.
Ia juga meminta publik agar tidak salah memahami bahwa pelaksanaan kebijakan redenominasi berada di bawah Kementerian Keuangan. Hal ini perlu ditegaskan karena banyak orang mengira bahwa kebijakan tersebut diatur oleh Kementerian Keuangan.
Perluasan Obyek Barang Kena Cukai (BKC)
Selain itu, Kementerian Keuangan juga tengah mengkaji penambahan dua produk baru sebagai barang kena cukai (BKC), yakni popok sekali pakai dan alat makan-minum sekali pakai. Kajian ini termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025, di bawah sektor kepabeanan dan cukai.
Pemerintah menilai bahwa perluasan BKC ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara sekaligus mengendalikan konsumsi barang yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Saat ini, kajian masih berlangsung dan akan menjadi dasar kebijakan fiskal ke depan.
Insentif Fiskal untuk Daerah yang Berhasil Menekan Angka Stunting
Kebijakan lainnya adalah pemberian insentif fiskal bagi daerah yang berhasil menurunkan kasus stunting. Kementerian Keuangan mengalokasikan dana sebesar Rp 300 miliar pada tahun anggaran 2025, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 330 Tahun 2025 yang diteken Purbaya pada 10 November 2025.
Insentif tersebut diberikan kepada tiga provinsi terbaik, 38 kabupaten terbaik, dan sembilan kota terbaik berdasarkan kinerja penanganan stunting di wilayah masing-masing. Dasar penilaian mencakup berbagai aspek belanja daerah, mulai dari program pendidikan, kesehatan masyarakat, penyediaan farmasi dan alat kesehatan, hingga program rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial.
Purbaya menegaskan bahwa insentif ini merupakan bentuk penghargaan atas komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan mendukung penurunan angka stunting secara nasional.
