Kekerasan Perempuan dan Anak di Jabar Meningkat, Pemerintah Siapkan IPPK

admin.aiotrade 08 Nov 2025 3 menit 16x dilihat
Kekerasan Perempuan dan Anak di Jabar Meningkat, Pemerintah Siapkan IPPK
Kekerasan Perempuan dan Anak di Jabar Meningkat, Pemerintah Siapkan IPPK

Tingkat Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Barat Masih Tinggi

Di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat tinggi. Berdasarkan data Simfoni PPA tahun 2024, tercatat sebanyak 3.159 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, Jawa Barat menjadi daerah dengan angka tertinggi, yaitu 1.261 korban kekerasan terhadap anak.

Selain itu, berdasarkan data Komnas Perempuan, pada tahun 2024 terdapat 3.579 korban kekerasan terhadap perempuan di Jawa Barat. Angka ini disusul oleh Jawa Timur dengan 3.077 korban dan DKI Jakarta dengan 2.844 korban. Data tersebut dikumpulkan dari tiga lembaga utama, yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Forum Pengadaan Layanan (FPL).

AioTrade Autopilot
🔥 SPONSOR

TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET

Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)

Bukan FUTURE. Bukan Judi. Bukan Tebak-tebakan.
CARA KERJA (Real)
  • Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
  • Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
  • Profit 1 siklus = 1.2%
  • Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
  • Anti Loss & SPOT Market (Aman)
  • LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
  • Tanpa emosi, pantau chart otomatis
  • Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB) Jabar, Siska Gerfianti, menyatakan bahwa angka-angka ini menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak. Menurutnya, tingginya tingkat kekerasan menunjukkan bahwa kelompok rentan seperti anak-anak masih belum mendapatkan perlindungan yang memadai. “Anak-anak seharusnya hidup dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan terlindungi hak-haknya. Dengan adanya kasus-kasus ini, tentu harus menimbulkan kesadaran bagi kita semua,” ujarnya.

Menurut Siska, ada tiga faktor utama penyebab kekerasan terhadap anak. Pertama, pola asuh keluarga yang tidak baik, sering dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan ketidakharmonisan rumah tangga. Kedua, faktor sosial, yaitu sebagian masyarakat masih menormalisasi kekerasan sebagai hal wajar. Ketiga, faktor budaya, yaitu kekerasan dianggap urusan internal keluarga sehingga tabu untuk diintervensi.

Untuk menekan angka kekerasan, DP3AKB Jabar terus menggalakkan program pencegahan. Salah satunya adalah Sekolah Peranikah dan Sekolah Parenting agar calon dan orang tua memahami pentingnya pengasuhan yang sehat. Selain itu, pihaknya juga mengembangkan program “Jabar Cekas” (Jawa Barat Berani Cegah Tindak Kekerasan) dengan lima prinsip berani: berani mencegah, menolak, melapor, maju, dan melindungi.

“Semua orang berhak dan wajib melaporkan jika melihat kekerasan terhadap anak, baik verbal, fisik, seksual, maupun penelantaran,” tegas Siska. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melapor melalui hotline SAPA 129, BPTD PPA di nomor 08522222406777, atau aplikasi Sapa Warga jika mengetahui adanya kasus kekerasan.

Penurunan Kasus Perceraian, Tapi Kekerasan Meningkat

Sementara itu, dalam hal ketahanan keluarga, saat ini kasus perceraian di Jabar menurun. Data menyebutkan, pada tahun 2021 ada 98.088 perceraian di Jabar, tahun 2022 naik menjadi 113.643 kasus, tahun 2023 turun menjadi 102.280 kasus, dan data BPS Jabar menyebutkan pada tahun 2024 terdapat 88.842 kasus perceraian di Jabar.

Sekretaris DP3AKB Jabar Eva Fandora menyatakan, meski kasus perceraian di Jawa Barat menurun, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak justru meningkat. “Di satu sisi, ini menunjukkan hal positif karena semakin banyak orang yang sadar dan berani melaporkan. Tapi di sisi lain, ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kami untuk memperkuat pelayanan dan pencegahan,” ujarnya.

Eva menegaskan, pembangunan ketahanan keluarga menjadi fondasi utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah tengah menyiapkan Indeks Pembangunan Ketahanan Keluarga (IPKK) yang akan menjadi indikator kinerja utama pada tahun 2026.

“Pembangunan manusia dimulai dari keluarga. Nilai-nilai moral, karakter, dan daya saing bangsa dibentuk dari sana. Karena itu, penguatan ketahanan keluarga menjadi sangat penting,” kata Eva.


Diskusi Pembaca (0)

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan informatif!

Tinggalkan Balasan