Pandangan Beragam Anggota DPR RI Terhadap Inisiatif Bahasa Portugis di Sekolah
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Bahasa Portugis diajarkan sebagai mata pelajaran di sekolah menimbulkan berbagai pandangan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Beberapa anggota DPR menilai inisiatif ini perlu dipertimbangkan dengan matang, sementara yang lain mendukung langkah tersebut.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Kekhawatiran dari Anggota DPR RI
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P, Bonnie Triyana, menyampaikan kekhawatiran terkait beban yang mungkin ditanggung siswa dan guru jika Bahasa Portugis menjadi mata pelajaran wajib. Menurutnya, penambahan mata pelajaran baru bisa memberatkan sistem pendidikan, terutama dalam hal ketersediaan tenaga pengajar.
“Kalaupun dipelajari di sekolah, apalagi wajib, malah jadi beban siswa, begitu pula pendidik karena pasti perlu pengajar bahasa Portugis,” ujar Bonnie dalam pernyataannya.
Ia menilai bahwa jika Bahasa Portugis tidak bersifat wajib, maka siswa akan lebih nyaman mengambilnya sebagai pelajaran tambahan atau ekstrakurikuler. Dengan demikian, siswa bisa memilih untuk mengikuti pelajaran tersebut sesuai minat mereka.
Bahasa Portugis Bukan Bahasa Pergaulan Dunia
Meski mendukung upaya pemerintah dalam memperluas pembelajaran bahasa asing di sekolah, Bonnie menilai Bahasa Portugis tidak layak menjadi prioritas. Ia menganggap bahwa bahasa ini bukan merupakan bahasa pergaulan internasional atau bahasa pengetahuan umum yang digunakan dalam lingkungan akademik.
Menurutnya, inisiatif Presiden Prabowo mungkin hanya sebagian dari diplomasi antar negara, terutama saat Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva berkunjung ke Istana Negara.
“Bahkan, mewajibkan pelajaran bahasa Portugis juga membawa konsekuensi lain. Sekolah harus menghadirkan pengajar bahasa Portugis sehingga membutuhkan anggaran lebih,” tambah Bonnie.
Ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pembelajaran bahasa Inggris atau Mandarin, yang telah menjadi bahasa internasional dan memiliki manfaat lebih besar bagi para pelajar.
Prioritas Bahasa Indonesia dan Daerah
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan pentingnya menjaga prioritas pendidikan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di sekolah. Ia menilai bahwa kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah harus direncanakan secara matang, tanpa mengabaikan identitas bangsa.
“Kami mendukung kebijakan pendidikan yang memperkuat daya saing global pelajar Indonesia, selama dilakukan dengan perencanaan matang dan tetap menjaga prioritas bahasa Indonesia serta bahasa daerah sebagai identitas bangsa,” kata Lalu dalam siaran pers.
Ia juga menyarankan agar Kementerian Pendidikan melakukan kajian terkait kerja sama dengan negara-negara berbahasa Portugis seperti Portugal, Brasil, dan Timor Leste.
Dukungan dari Pimpinan DPR
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Nasdem, Saan Mustopa, menyatakan dukungan terhadap inisiatif Presiden Prabowo. Ia menilai bahwa wacana ini akan didalami oleh Komisi X yang membidangi pendidikan.
“Menurut saya, wacana itu memang dari Presiden. Nanti DPR kan akan lihat, terutama di Komisi X. Kita terkait, tapi sekali lagi wacana itu saya yakin apa yang disampaikan Presiden semangatnya baik,” ujar Saan dalam acara Cek Kesehatan dan Pengobatan Gratis di DPP Partai Nasdem.
Ia menilai bahwa inisiatif Presiden bertujuan baik, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa asing.
Kesimpulan
Inisiatif Presiden Prabowo untuk mewajibkan pembelajaran Bahasa Portugis di sekolah menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota DPR RI. Meski ada yang khawatir akan dampaknya terhadap sistem pendidikan, beberapa pihak tetap mendukung langkah tersebut sebagai bagian dari diplomasi dan peningkatan daya saing global. Namun, banyak yang menilai bahwa prioritas utama tetap harus pada bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
