Bencana dan Kekhawatiran Publik
Bencana yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera awal bulan ini—yang menurut data dari lembaga tertentu menyebabkan lebih dari 900 korban jiwa—bukan hanya meninggalkan duka, tetapi juga memicu gelombang kemarahan di kalangan masyarakat. Di tengah proses evakuasi yang masih berlangsung, media sosial penuh dengan meme dan komentar yang mengkritik tindakan pejabat tertentu ketika mereka datang ke lokasi bencana sambil membawa rombongan media.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Salah satu meme yang viral menggambarkan seorang pejabat sedang menurunkan bantuan sambil memastikan fotografer mendapat sudut pengambilan gambar terbaik; di kolom komentar, publik menyebutnya sebagai “tour de pencitraan”. Ada juga video pendek yang didubbing ulang, menggambarkan pejabat meninjau lokasi banjir dengan narasi satir: “Bantuannya nanti, unggahannya sekarang.” Reaksi seperti ini menunjukkan jarak yang semakin melebar antara pengalaman warga terdampak dan tindakan pejabat yang dianggap lebih mementingkan panggung visual daripada empati nyata.
Media Sosial sebagai Arena Emosi
Fenomena ini menegaskan bahwa media sosial kini menjadi arena untuk menyampaikan emosi kolektif, terutama kemarahan. Namun, yang lebih penting, ia mengindikasikan retaknya struktur kepercayaan publik. Ketika institusi negara tidak lagi dipersepsikan merespons krisis dengan kepekaan, warganet mengubah kemarahan menjadi komoditas simbolik—melalui meme, komentar sinis, dan bentuk-bentuk ekspresi digital lain yang viral dalam hitungan jam.
Platform sebagai Mesin Kemarahan
Kemarahan tersebut tidak muncul dalam ruang hampa. Hartmut Rosa (2019) menjelaskan bahwa masyarakat modern hidup dalam kondisi “overheating”—ritme sosial yang terlalu cepat, membuat sistem birokrasi sangat lamban dibandingkan arus emosi di ruang digital.
Sepekan Usai Banjir Bandang di Kabupaten Agam, Korban Meninggal Terus Bertambah
Ferry Irwandi: Kolaborasi dengan TNI–Polri Jangkau Bantuan ke Daerah Terisolasi
Prabowo Kembali Tinjau Daerah Bencana Aceh, Pastikan Penanganan Berjalan Cepat
Dalam situasi begini, warga merasa pemerintah selalu terlambat, kurang tanggap, atau kehilangan sense of urgency. Emosi pun lebih mudah meledak, sebab terakselerasi lebih dulu melalui aliran informasi dan visual media sosial.
Di sisi lain, arsitektur platform digital memang memberi insentif bagi ekspresi yang paling emosional. Armin Nassehi (2021) menyebut platform digital sebagai “mesin pengolah perhatian” yang bekerja karena intensitas emosi dan potensi keterlibatan pengguna, bukan berdasarkan kualitas argumen. Inilah logika rage bait: konten marah lebih mudah viral karena membuat orang berhenti, menonton, membagikan, dan berkomentar.
Algoritma tidak sekadar menampilkan konten yang marah; ia proaktif membesarkannya. Dalam konteks ini, masyarakat sebenarnya sedang “dibentuk ulang” oleh logika platform, sehingga ekspresi publik menjadi lebih impulsif, lebih cepat tersulut, dan lebih sulit didinginkan.
Itulah sebabnya video pejabat yang datang dengan kamera lengkap bisa bertransformasi dalam hitungan menit menjadi meme yang penuh sindiran. Bukan hanya karena publik merasa kecewa, tetapi karena konten bernada marah memang lebih mudah didorong oleh algoritma. Kemarahan menjadi default setting dalam ekologi komunikasi digital.
Infrastruktur Sosial Baru
Kemarahan publik juga dapat dipahami sebagai bentuk artikulasi ketidakpercayaan yang lebih mendasar. Ketika masyarakat merasa negara tidak hadir secara substantif, mereka memindahkan arena kontrol sosial ke platform digital. Di sini, publik mengembangkan—meminjam istilah Bonini dan Magaudda (2022)—“infrastruktur sosial baru”: jejaring afektif yang terbentuk melalui percakapan, komentar, dan meme yang saling memperkuat persepsi kolektif. Infrastruktur ini bukan birokrasi formal, tetapi berfungsi sebagai ruang evaluasi moral yang lebih cepat, lebih spontan, dan lebih keras daripada mekanisme check and balance institusional.
Dalam konteks tersebut, maraknya konten sinis terhadap pejabat yang memberi bantuan bukan hanya sekadar olok-olok, melainkan ekspresi dari kegagalan resonansi antara negara dan warganya. Rosa menyebut resonansi sebagai hubungan timbal balik yang memungkinkan empati, tanggapan, dan pemahaman. Ketika pejabat hadir di lokasi bencana tetapi gesturnya terbaca sebagai simbolik—lebih tampil untuk kamera ketimbang berinteraksi dengan warga—resonansi itu runtuh. Warga merespons dengan cara yang tersedia bagi mereka: meme, satire, dan komentar bernuansa marah.
Masalahnya, ruang digital tidak menyediakan konteks yang cukup kaya untuk membangun diskursus jangka panjang. Kemarahan cepat viral, tetapi refleksi mendalam sering tenggelam. Ruang digital memperkuat reaksi, tetapi melemahkan deliberasi.
Kita bisa memahami sebabnya, arsitektur platform memang lebih menghargai ekspresi spontan daripada argumentasi yang pelan dan penuh nuansa. Dan selama rage bait terus menjadi komoditas algoritmis, kapasitas ruang digital untuk dialog sehat akan terus menurun.
Literasi Digital dan Solusi
Literasi digital karenanya menjadi sangat penting. Namun literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis atau etiket berkomentar. Paul Gilster (1997) menekankan bahwa literasi digital adalah kemampuan bernalar dalam menavigasi informasi digital—memahami bagaimana informasi diproduksi, disaring, dan diperkuat oleh sistem teknologis. Dengan literasi semacam itu, publik dapat lebih sadar bahwa algoritma bekerja mendorong emosi tertentu, bukan karena emosinya benar atau salah, tetapi karena ia efektif secara struktural.
Menghadapi Masyarakat yang Overheated
Literasi digital saja tidak cukup jika institusi politik tidak memperbaiki cara komunikasi dan respons kebijakannya. Bencana alam bukan hanya krisis fisik, tetapi juga krisis kepercayaan. Respons pejabat yang terlalu performatif akan selalu dibaca sebagai jarak simbolik dengan warga terdampak. Untuk memulihkan kepercayaan, pejabat perlu hadir tidak hanya secara visual, tetapi secara relasional—dengan membangun resonansi, memperlihatkan empati, dan mengedepankan tindakan nyata dibandingkan citra.
Pada akhirnya, kemarahan publik di media sosial harus dibaca sebagai gejala sosial yang lebih luas: masyarakat yang hidup dalam kondisi terakselerasi, algoritma yang memanfaatkan emosi, dan institusi yang sering gagal menyesuaikan ritme kerjanya dengan ritme publik. Kita tak bisa sekadar menyalahkan warganet yang marah, sebab kemarahan itu muncul dari kombinasi kekecewaan, rasa tidak berdaya, dan struktur platform yang mendorong emosi lebih cepat daripada solusi.
Krisis kepercayaan tak akan pulih selama negara dan publik terjebak dalam logika komunikasi yang berbeda ritmenya. Negara perlu memperkuat respons substantif; publik perlu memperkuat literasi digital; dan platform perlu diatur agar tidak terus-menerus mendorong konten yang bersifat rage bait. Tanpa itu semua, setiap bencana akan memproduksi bukan hanya korban jiwa, tetapi juga gelombang kemarahan baru—yang makin memperlebar jurang antara pemerintah dan warganya.
