Kritik Menkeu terhadap Penyelewengan di Pemerintahan Daerah
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti berbagai praktik penyelewengan yang masih marak terjadi di pemerintahan daerah. Ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi tata kelola yang belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam pengelolaan uang publik dan pencegahan korupsi.
Dalam sebuah rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (20/10/2025), Purbaya menyampaikan bahwa beberapa kasus korupsi masih terjadi di berbagai daerah. Contohnya, suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, serta proyek fiktif di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Selatan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengingatkan kita bahwa dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus di daerah,” ujarnya dengan nada tegas namun penuh keprihatinan.
Purbaya juga menjelaskan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang menunjukkan skor integritas nasional baru mencapai 71,53, masih di bawah target 74. Artinya, sebagian besar pemerintah daerah masih berada di zona merah, dengan rata-rata skor provinsi 67 dan kabupaten 69.
“Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas, kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong,” katanya sambil menyelipkan gaya ceplas-ceplos khasnya.
Namun di balik kelakar itu, tersimpan pesan serius: Purbaya menegaskan bahwa perbaikan tata kelola bukan sekadar urusan administrasi, melainkan pondasi bagi pemerataan ekonomi. “Kalau saya, yang penting ekonominya bergerak dan bergeraknya merata, bukan di pusat saja,” tegasnya.
Risiko Korupsi yang Masih Mengancam
Ia juga memperingatkan bahwa data KPK menunjukkan masih banyak sumber risiko korupsi yang belum tersentuh. Mulai dari jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
Semua itu, menurutnya, adalah ancaman langsung terhadap efektivitas pembangunan nasional. “Kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan,” katanya lantang.
Purbaya menekankan pentingnya pengelolaan uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera.
Pertanyaan Besar di Balik Pernyataan
Kini, muncul pertanyaan besar di balik pernyataan itu apakah ini sinyal awal dari langkah besar Purbaya untuk memperbaiki akar persoalan ekonomi daerah dari sisi moral dan tata kelola?
Ataukah, ini bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan bersih dari korupsi?
Satu hal yang pasti, gaya bicara Purbaya yang lugas dan berani membuatnya tak sekadar menjadi Menkeu baru, tetapi juga sosok yang berusaha menyalakan kembali bara reformasi di tubuh birokrasi daerah.
