aiotrade, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan pemetaan terhadap sekitar 226 pesantren yang terdampak banjir dan longsor di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tingkat kerusakan yang dialami oleh pesantren tersebut beragam, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.
“Kementerian Agama melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag sudah melakukan pemetaan mengenai tingkat kerusakan, apakah berat, sedang, atau ringan,” ujar Direktur Pesantren Kemenag Basnang Said dalam pernyataannya yang dikutip pada Rabu (17/12).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Basnang menjelaskan bahwa saat ini, pesantren-pesantren yang terdampak masih dalam proses pembersihan dari material lumpur. Untuk pesantren yang mengalami kerusakan parah, aktivitas belajar-mengajar sementara diliburkan hingga situasi kembali aman.
Namun, ia memastikan bahwa santri-santri yang terdampak tetap mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari pengasuh pesantren. “Nanti pada saatnya setelah tepat, lumpur-lumpurnya sudah dinaikkan tanah-tanahnya, nanti akan kembali dilaksanakan pembelajaran,” ucapnya.
Di sisi lain, Kemenag telah menyalurkan bantuan hingga Rp 3 miliar untuk ratusan pesantren yang terdampak. Dana tersebut digunakan untuk pemulihan sarana dan prasarana. Sementara pesantren yang rusak berat akan mendapat bantuan pembangunan.
“Untuk pemulihan, nanti termasuk kemudian biaya untuk mengangkat lumpurnya, seperti apa. Tapi sampai pembangunannya nanti kita planning-kan di tahun 2026,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas (satgas) yang fokus utamanya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Selain itu, seiring dengan penanganan bencana pada masa tanggap darurat, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa pemerintah saat ini telah memulai pembangunan 2.000 unit hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi yang rumahnya rusak akibat banjir bandang dan longsor.
Proses Pemulihan dan Bantuan yang Diberikan
Berikut beberapa langkah yang dilakukan oleh Kemenag dalam upaya pemulihan pesantren yang terdampak:
-
Pemetaan Kerusakan
Kemenag melalui Kanwil telah melakukan pemetaan terhadap pesantren yang terkena dampak banjir dan longsor. Setiap pesantren dinilai berdasarkan tingkat kerusakannya, baik itu ringan, sedang, maupun berat. -
Pembersihan Material Lumpur
Pesantren yang terdampak sedang dalam proses pembersihan dari material lumpur yang menimbulkan gangguan terhadap kegiatan belajar dan pengajian. -
Pembelajaran Sementara Dihentikan
Untuk pesantren yang mengalami kerusakan parah, aktivitas pembelajaran sementara diliburkan hingga situasi kembali stabil dan aman. -
Bantuan Dana Pemulihan
Kemenag telah menyalurkan dana hingga Rp 3 miliar untuk ratusan pesantren yang terdampak. Dana ini digunakan untuk pemulihan sarana dan prasarana pesantren. -
Bantuan Pembangunan untuk Pesantren Rusak Berat
Pesantren yang mengalami kerusakan berat akan mendapatkan bantuan pembangunan. Rencana pembangunan ini akan dilakukan pada tahun 2026.
Upaya Pemerintah dalam Penanganan Bencana
Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah strategis dalam penanganan bencana yang terjadi di tiga provinsi tersebut:
-
Bentuk Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satgas yang fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah terdampak bencana. -
Pembangunan Hunian Tetap untuk Pengungsi
Pemerintah telah memulai pembangunan 2.000 unit hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi yang rumahnya rusak akibat banjir dan longsor.
Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak bencana serta mempercepat proses pemulihan di wilayah-wilayah yang terkena dampak.
