Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa pihaknya telah menurunkan inspektur khusus untuk melakukan pemeriksaan terkait kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS. Pemeriksaan ini dilakukan setelah Mirwan meninggalkan daerahnya dalam kondisi darurat bencana. Bima menyatakan bahwa jika ditemukan bukti adanya pelanggaran, sanksi akan diberikan.
Selain itu, Mirwan juga pergi dari wilayahnya tanpa izin dari gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. “Karena apapun itu, hari ini situasinya adalah tanggap darurat, memerlukan keberadaan fisik di lapangan,” ujar Bima saat diwawancara dalam Indonesia Sports Summit 2025 di Jakarta, Sabtu (6/12).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS merupakan salah satu dari tiga kepala daerah yang menyatakan ketidaksanggupan dalam menangani dampak bencana di Sumatra. Tak lama setelah pernyataannya tersebut, Mirwan meninggalkan daerahnya dengan alasan umrah ke Tanah Suci.
Tanggung Jawab Kepala Daerah dalam Menghadapi Bencana
Soal ketidakmampuan daerah, Bima menekankan bahwa para kepala daerah harus tetap bertanggung jawab penuh dalam memimpin langsung di lapangan. Ia juga menjanjikan bahwa pemerintah pusat akan memberikan bantuan, termasuk dalam pembangunan rumah warga.
“Presiden sudah memerintahkan agar semua daerah dibantu, jadi anggarannya sudah dialokasikan,” kata Bima.
Selain itu, Bima juga menegaskan bahwa status bencana saat ini sudah cukup untuk tidak dinaikkan ke tingkat nasional. Alasannya, anggaran bantuan dari pusat, sumbangan dari provinsi dengan fiskal kuat, serta bantuan dari TNI dan Polri sudah secara aktif bekerja.
Penanganan Bencana di Aceh Selatan
Banjir yang melanda Aceh Selatan mulai berangsur surut. Namun, dampaknya masih terasa hingga saat ini. Gubernur Aceh sebelumnya telah menyentil bupati yang menyatakan ketidaksanggupan dalam menghadapi banjir. Hal ini menunjukkan bahwa ada tekanan besar dari pihak provinsi terhadap kepala daerah yang dinilai tidak mampu mengelola situasi darurat.
Dalam konteks ini, Bima menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, penanganan bencana membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh pihak, baik itu dari instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.
Peran Pemerintah Pusat dalam Bantuan Darurat
Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran khusus untuk bantuan darurat, termasuk dalam bentuk bantuan logistik dan pemulihan infrastruktur. Bima menjelaskan bahwa dana tersebut telah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah yang terkena bencana.
Selain itu, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan bersiap menghadapi ancaman bencana. Pernyataan Bima ini menjadi pengingat bahwa bencana bisa terjadi kapan saja, dan persiapan dini sangat penting untuk mengurangi risiko.
Langkah Lanjutan dari Pemerintah
Bima juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memantau situasi di Aceh Selatan dan daerah lain yang terkena dampak bencana. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh kepada daerah yang membutuhkan.
Selain itu, Bima menyarankan agar kepala daerah lebih proaktif dalam mengambil langkah-langkah preventif. Hal ini dapat membantu mengurangi kerugian akibat bencana, serta memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
