Kementerian Hukum Menyampaikan Capaian dalam Pelayanan Bantuan Hukum
Kementerian Hukum melaporkan bahwa selama setahun pemerintahan sejak 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025, telah memberikan total 6.507 bantuan hukum litigasi dan 2.372 bantuan hukum nonlitigasi. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa layanan ini diberikan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dimiliki oleh kementerian.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Supratman menambahkan bahwa Posbakum menyediakan empat jenis layanan utama. Pertama, layanan informasi dan konsultasi hukum. Kedua, layanan bantuan hukum dan advokasi. Ketiga, layanan mediasi. Keempat, layanan rujukan advokat. Selain itu, Posbakum juga didukung oleh berbagai pihak seperti penyuluh hukum, mahasiswa magang, kepala desa, lurah, serta babinsa dan babinkamtibmas.
Target Penambahan Posbakum yang Tercapai
Menurut Supratman, pada tahun 2025, Kementerian Hukum menargetkan pendirian sebanyak 7.000 Posbakum. Hingga Oktober 2025, jumlah Posbakum yang telah dibuka telah melebihi target tersebut, mencapai angka 40.714. Angka ini juga diklaim telah melampaui pencapaian-pencapaian dari tahun-tahun sebelumnya.
Pemrosesan Permohonan di Bidang Administrasi Hukum Umum
Selain dalam aspek bantuan hukum, Kemenkum juga mengklaim telah menyelesaikan sejumlah besar permohonan di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU). Total permohonan yang masuk adalah 17.829.793, dan sebanyak 17.773.269 permohonan telah diselesaikan, atau sekitar 99,68 persen.
Capaian ini tercatat meningkat jika dibandingkan dengan periode Oktober 2023 hingga Oktober 2024. Pada masa tersebut, jumlah permohonan yang masuk mencapai 14.177.385, dan sebanyak 14.124.695 permohonan telah diselesaikan.
Berbagai Layanan yang Disediakan
Posbakum tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, tetapi juga menjadi pusat informasi hukum yang dapat diakses oleh siapa saja. Layanan konsultasi hukum sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan pemahaman tentang hukum dan hak-hak mereka. Selain itu, mediasi yang disediakan oleh Posbakum juga membantu masyarakat menyelesaikan konflik secara damai tanpa harus melalui proses pengadilan.
Layanan rujukan advokat memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum lebih lanjut dapat terhubung dengan advokat yang kompeten dan profesional. Hal ini sangat penting untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum yang merata.
Peran Penting Penyuluh Hukum dan Tenaga Pendukung
Penyuluh hukum, mahasiswa magang, serta perangkat desa seperti kepala desa, lurah, babinsa, dan babinkamtibmas memiliki peran penting dalam mendukung operasional Posbakum. Mereka bertugas sebagai jembatan antara masyarakat dan lembaga hukum, sehingga layanan hukum dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.
Dengan adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak, Posbakum dapat beroperasi dengan efisien dan memberikan layanan yang berkualitas. Ini menjadi bukti bahwa Kementerian Hukum berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas layanan hukum di seluruh wilayah Indonesia.
Kesimpulan
Kementerian Hukum telah menunjukkan capaian yang signifikan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Dari jumlah Posbakum yang telah dibuka hingga tingkat penyelesaian permohonan di bidang administrasi hukum umum, semua ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem hukum yang adil dan transparan. Dengan terus meningkatkan jumlah Posbakum dan memperluas layanan, diharapkan masyarakat akan semakin mudah memahami dan mengakses hukum yang ada.
