Kenaikan Biaya Operasional RT dan RW 25 Persen, Komisi A DPRD DKI Siap Sampaikan Aspirasi ke Eksekut

Kenaikan Dana Operasional RT dan RW di Jakarta Menuai Pro dan Kontra

Peningkatan biaya operasional RT dan RW sebesar 25 persen yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta menuai berbagai respons dari para pengurus RT dan RW. Dengan penambahan sebesar Rp 500 ribu, masyarakat menilai bahwa kenaikan ini tidak cukup untuk menutupi pengeluaran bulanan mereka.

Anggota Komisi A DPRD DKI, Ongen Sangaji, menyampaikan bahwa keluhan tersebut akan disampaikan dalam rapat komisi. "Akan disampaikan pada pihak eksekutif. Apalagi hal ini terkait dengan janji kampanye gubernur (Pramono Anung) di Pilkada lalu," ujarnya. Menurut Ongen, kenaikan biaya sebesar 25 persen yang akan dimulai pada Oktober 2025 ini dilakukan karena keterbatasan anggaran Pemprov. Namun, karena hal ini merupakan aspirasi masyarakat maka hal ini akan disampaikan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merealisasikan janji kampanyenya untuk menaikkan dana operasional RT dan RW di Ibu Kota. Namun, angka yang diberikan belum sesuai dengan janji semasa kampanye Pilkada 2024. Alih-alih naik dua kali lipat seperti yang dijanjikan saat berkampanye bersama Rano Karno, Pramono hanya menaikkan dana operasional sebesar 25 persen mulai Oktober 2025. Kenaikan ini akan diambil dari APBD Perubahan 2025.

“Jadi kenaikannya secara bertahap. Untuk Oktober ini kami naikkan 25 persen. Karena naik 25 persen saja, dengan sejumlah RT/RW yang begitu banyak, beban anggarannya juga cukup besar,” ujar Pramono di Balai Kota, Rabu (23/7). Jakarta memiliki sekitar 30.700 RT dan 2.700 RW yang menjadi penerima dana operasional ini. Kenaikan secara langsung dua kali lipat dianggap terlalu membebani anggaran daerah.

Pramono pun mengungkap bahwa saat penetapan APBD tahun anggaran 2025, dirinya belum menjabat sebagai Gubernur. Oleh karena itu, alokasi kenaikan dana operasional RT/RW belum masuk dalam APBD murni. Kenaikan yang akan diberlakukan Oktober nanti baru masuk dalam perubahan APBD. Meski belum sesuai ekspektasi publik, Pramono memastikan komitmennya tetap utuh. “Saya selalu orang yang konsisten dengan apa yang saya janjikan. Berikutnya nanti secara perlahan akan kami naikkan,” katanya.

Kenaikan dana operasional RT/RW di Jakarta ini sebelumnya disoroti Fraksi Demokrat-Perindo dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi DPRD DKI Jakarta terkait Raperda Perubahan APBD 2025. Kenaikan 25 persen dinilai belum cukup untuk mengimbangi beban kerja para pengurus RT dan RW yang merupakan ujung tombak pelayanan publik dan perpanjangan tangan pemerintah. “Fraksi Partai Demokrat-Perindo mendorong agar kenaikan dana operasional RT/RW dapat ditingkatkan lebih signifikan,” tegasnya.

Tantangan dan Harapan Masa Depan

Pengurus RT dan RW menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugasnya. Dana operasional yang diberikan dianggap tidak mencukupi untuk mendukung kebutuhan harian mereka. Sejumlah pengurus RT dan RW menyatakan bahwa mereka sering kali harus menggunakan dana pribadi untuk menutupi kekurangan anggaran. Hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman dan kesulitan dalam menjalankan tugas mereka.

Selain itu, kenaikan dana operasional yang diberikan juga tidak sebanding dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan publik. Pengurus RT dan RW diharapkan bisa memberikan pelayanan yang optimal, namun tanpa dana yang cukup, hal ini menjadi sulit untuk dicapai.

Masyarakat berharap agar pemerintah DKI Jakarta bisa lebih proaktif dalam meninjau ulang anggaran dana operasional RT dan RW. Beberapa organisasi masyarakat juga telah mengajukan usulan agar dana operasional dinaikkan secara signifikan. Mereka menilai bahwa RT dan RW memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang harmonis dan aman.

Beberapa rekomendasi yang diajukan antara lain:

• Penyesuaian anggaran dana operasional RT dan RW secara berkala sesuai dengan inflasi dan kebutuhan.
• Peningkatan kapasitas pengurus RT dan RW melalui pelatihan dan pendampingan.
• Penguatan sistem monitoring dan evaluasi dalam penggunaan dana operasional.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan RT dan RW dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.