Kenaikan Insentif Pengurus RT dan RW di Jakarta Dinilai Masih Kurang
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan rencana peningkatan insentif bulanan bagi pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Meski langkah ini disambut positif, sejumlah ketua RW di Jakarta Barat menilai kenaikan dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 3 juta per bulan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional di lapangan.
Salah satu yang menyampaikan pendapat tersebut adalah Ketua RW 08 Kota Bambu Selatan, Palmerah, Beni Kurniawan (51). Ia mengakui bahwa tambahan dana sebesar Rp 500.000 atau sekitar 25 persen memberikan manfaat, tetapi belum mampu menjawab seluruh kebutuhan. Menurutnya, harapan besar terhadap kenaikan insentif sesuai janji kampanye harus benar-benar diwujudkan.
“Walaupun belum sesuai janji kampanye, harapannya bisa benar-benar dinaikkan 100 persen sesuai janji kampanye. Karena kebutuhan anggaran di RT RW juga kan banyak,” ujarnya saat diwawancara.
Tanggung Jawab yang Semakin Besar
Beni menjelaskan bahwa tanggung jawab RT dan RW semakin luas. Mulai dari pemberdayaan sosial, edukasi masyarakat, pengembangan kreativitas hingga inovasi yang melibatkan warga langsung. Ia menekankan bahwa pendekatan langsung ke masyarakat sangat penting dalam berbagai program edukasi dan sosialisasi.
“Kami ini kan belakangan juga diminta untuk melakukan berbagai program edukasi, sosialisasi. Untuk edukasi misalnya, pendekatan langsung ke masyarakat itu yang paling penting, bukan sekadar kasih infografis,” jelasnya.
Insentif yang diterima harus dialokasikan ke berbagai pos, seperti kegiatan kesekretariatan, kesehatan, pembinaan generasi muda, hingga keamanan dan ketertiban lingkungan. Selain itu, RT dan RW sering kali turut menanggung biaya sejumlah program sosial seperti kegiatan yang digelar Baznas dan Palang Merah Indonesia (PMI).
“Operasional kami kadang-kadang kami juga terbebani oleh istilahnya eh anggaran-anggaran penyerapan sosial seperti program Baznas, PMI. Itu kami bisa satu tahun itu ada beberapa titik,” ujar Beni.
Meski begitu, ia mengaku tetap berusaha mengoptimalkan anggaran yang ada. “Sebenarnya kami cukup-cukupin saja. Tapi kalau secara ideal, tentu masih kurang. Supaya bisa berinovasi secara ideal kan, jelas warga, apalagi anak muda juga butuh dukungan yang mumpuni juga,” tambahnya.
Permintaan Perbaikan Fasilitas Umum
Hal serupa disampaikan oleh Ketua RW 14 Palmerah, Rini Astuti (49), yang akrab disapa Tuti. Ia menyebutkan bahwa harus pintar mengatur anggaran agar semua program bisa berjalan. “Kalau memang benar mau naik, ya alhamdulillah. Jadi, setidak-tidaknya kan membantu operasional. Karena selama ini mah kami cukup-cukupin aja, adanya segitu ya dimaksimalin,” ujarnya.
Menurut dia, banyak warga yang meminta perbaikan fasilitas umum, seperti posyandu dan lapangan bermain anak. Namun, kebutuhan dana yang besar membuat pihak RW harus menabung anggaran bertahun-tahun.
“Jadi kami sisihin gitu, kumpul-kumpul nanti, ya kami anggarkan. Kami target dengan anggaran yang ada disisihin, dua tahun lah ya, nanti kami renovasi dua tempat itu,” jelasnya.
Kenaikan Insentif yang Ditetapkan
Pemprov Jakarta memastikan insentif pengurus RT dan RW akan naik mulai Oktober 2025. RT akan menerima Rp 2,5 juta per bulan, sementara RW Rp 3 juta per bulan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa kenaikan dilakukan bertahap, tidak langsung dua kali lipat sebagaimana janji kampanye Pilkada 2024.
“Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” kata Rano, Sabtu (20/9/2025).
Dalam kampanye Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno berjanji menggandakan insentif RT dan RW. Saat ini, Jakarta memiliki 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW. Kebijakan kenaikan insentif ini diharapkan mampu mendorong semangat pengurus RT dan RW dalam melayani masyarakat, baik melalui pendataan warga, pengelolaan lingkungan, maupun menjadi garda terdepan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!