Isu Pemotongan Dana Bansos PKH di Desa Katumbiri
Sebuah isu menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, terkait dugaan pemotongan dana bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 10 persen oleh oknum pendamping di Desa Katumbiri, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang. Hal ini terungkap setelah seorang warga berinisial A mengaku bahwa dana bansos yang diterimanya dipotong saat pembagian di desa tersebut.
Pemotongan tersebut dilakukan langsung oleh pihak pendamping PKH berinisial Z melalui A. Dalam sebuah video yang dikirim kepada jurnalis, A mengungkapkan bahwa ia menerima bansos PKH senilai Rp5.800.000, namun hanya tersisa Rp5.500.000 setelah dipotong sebesar Rp300.000.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Tanggapan DPRD dan Masyarakat
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang, Tb Udi Juhdi, menanggapi isu ini dengan tegas. Ia menegaskan bahwa pemotongan dana bansos merupakan hal yang haram dan tidak boleh dilakukan. "Karena itu merupakan program bansos yah, maka haram hukumnya adanya pemotongan," ujarnya dalam sambungan telepon.
Udi juga meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang untuk melakukan pengusutan internal terkait masalah ini. Ia khawatir ada aliran dana yang masuk ke pegawai Dinsos. "Saya minta Dinsos mendalami isu-isu yang berkaitan dengan bansos dipotong di lapangan," katanya.
Selain itu, Udi juga mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) agar melakukan pendalaman terhadap dugaan pemotongan tersebut. "Saya mendorong APH agar melakukan pendalaman, dan memberikan tindakan tegas atas dugaan adanya pemotongan yang terjadi," tambahnya.
Kepala Dinsos Tidak Merespons
Jurnalis aiotrade telah berupaya mengkonfirmasi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan, baik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat, namun tidak mendapatkan jawaban. Bahkan, ketika jurnalis mencoba menghubungi kembali, kontak tersebut diduga diblokir.
Saat jurnalis Tribun Banten mencoba mendatangi Kantor Dinsos Pandeglang sekitar pukul 14.03 WIB, Wawan Setiawan tidak berada di kantor. "Tidak ada di kantor, lagi keluar," ujar salah satu petugas saat ditemui di Kantor Dinsos, Selasa (16/12/2025).
Peran Kepala Desa dan Pendamping
Kepala Desa (Kades) Katumbiri, Jaenal, mengaku tidak mengetahui informasi terkait pemotongan bansos tersebut. "Belum tahu yah kalau di lapangan mah," ujarnya dalam sambungan telepon.
Namun, Jaenal menegaskan bahwa dirinya selalu meminta agar penyalur program bantuan dari pemerintah tidak boleh ada pemotongan. "Sudah saya sosialisasikan padahal sebelum pencairan, agar bantuan itu tidak boleh ada yang dipotong untuk uang apa gitu, termasuk sebagai uang apapun," tegasnya.
Kekecewaan dan Kekhawatiran Masyarakat
Masyarakat Desa Katumbiri merasa kecewa dengan adanya dugaan pemotongan bansos tersebut. Mereka berharap semua pihak sadar bahwa bansos adalah hak bagi masyarakat yang membutuhkan. "Jadi semua pihak harus mempermudah, dan tidak boleh melakukan pemotongan, karena itu hak warga kurang mampu," pungkasnya.
Langkah Lanjutan
Meski belum ada jawaban resmi dari pihak Dinsos, isu ini mulai menarik perhatian masyarakat dan lembaga legislatif. DPRD Kabupaten Pandeglang meminta Dinsos untuk lebih intensif dalam pengawasan dan pengusutan terhadap dugaan pemotongan bansos. Selain itu, APH juga diminta untuk segera bertindak jika ditemukan bukti-bukti yang kuat.
Dalam situasi seperti ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting. Masyarakat berharap agar semua pihak yang terlibat dalam penyaluran bansos dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan tanpa intervensi pribadi.
