Jakarta – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, mengungkapkan tantangan besar dalam meningkatkan kegiatan eksplorasi migas nasional. Salah satu kendala utamanya adalah minimnya pendanaan karena perbankan dalam negeri enggan menyalurkan pembiayaan ke sektor tersebut.
“Karena tidak satu pun bank dalam negeri yang mau membiayai untuk eksplorasi karena risikonya besar,” ujar Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (12/11).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Padahal, kata Djoko, peluang temuan migas di Indonesia saat ini semakin besar. Djoko menjelaskan, tingkat keberhasilan eksplorasi (success ratio) meningkat signifikan dari 1 banding 10 menjadi sekitar 30%. Artinya, dari 10 sumur yang dibor, tiga di antaranya berpotensi menghasilkan temuan migas.
Namun, rendahnya minat perbankan menyalurkan kredit menyebabkan keterbatasan anggaran eksplorasi nasional. “Anggaran eksplorasi hanya sekitar satu sekian miliar dolar AS,” tambah Djoko.
Djoko menyebut, pemerintah sebenarnya sudah berupaya memperbaiki daya tarik investasi di sektor hulu migas melalui penyempurnaan fiscal term dan penyederhanaan proses perizinan. Hanya saja, faktor pendanaan masih menjadi titik lemah utama dalam mendorong peningkatan lifting minyak dan gas nasional.
Djoko menilai, Indonesia perlu meniru strategi negara lain seperti Inggris dan Malaysia yang berhasil mengembangkan sektor migasnya berkat kebijakan pendanaan eksplorasi yang agresif. “Nah, kami mengusulkan ke depan, mungkin barangkali nanti ada pembahasan RUU, bagaimana belajar dari Inggris dan Malaysia, di sini ada BP dan ada Petronas, itu pernah satu ketika seluruh revenue daripada hulu migasnya itu digunakan untuk eksplorasi,” kata Djoko.
Dengan kebijakan tersebut, Inggris berhasil mencapai kemandirian energi dan menjadi negara dengan pasokan gas yang berlimpah. Djoko berharap, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas ke depan dapat memasukkan skema serupa agar kegiatan eksplorasi di Indonesia bisa lebih masif.
Tantangan Utama dalam Eksplorasi Migas Nasional
Beberapa faktor utama yang menghambat pengembangan eksplorasi migas di Indonesia antara lain:
- Minimnya pendanaan: Perbankan dalam negeri cenderung enggan memberikan pembiayaan untuk eksplorasi karena tingginya risiko yang terkait.
- Kurangnya insentif investasi: Meskipun pemerintah telah melakukan penyempurnaan pada fiscal term dan proses perizinan, hal ini belum cukup untuk menarik minat investor.
- Keterbatasan anggaran: Anggaran eksplorasi yang tersedia tergolong kecil, sehingga membatasi kemampuan SKK Migas dalam menjalankan proyek-proyek besar.
Pelajaran dari Negara Lain
Djoko menyarankan bahwa Indonesia dapat belajar dari kebijakan pendanaan eksplorasi yang sukses di beberapa negara, seperti:
- Inggris: Dengan kebijakan yang agresif, Inggris berhasil mencapai kemandirian energi dan memiliki pasokan gas yang cukup besar.
- Malaysia: Negara ini juga berhasil meningkatkan produksi migas melalui pendekatan pendanaan yang efektif dan sistematis.
Langkah yang Diusulkan
Dalam upaya meningkatkan eksplorasi migas, Djoko mengusulkan beberapa langkah penting:
- Pembahasan RUU Migas: Memasukkan skema pendanaan eksplorasi yang mirip dengan yang diterapkan di negara-negara maju.
- Peningkatan kerjasama dengan lembaga keuangan: Mendorong partisipasi bank dan lembaga keuangan dalam pendanaan eksplorasi migas.
- Peningkatan transparansi dan efisiensi: Memastikan bahwa semua proses administratif dan teknis berjalan secara efisien dan transparan.
Kesimpulan
Eksplorasi migas di Indonesia memiliki potensi besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pendanaan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan yang lebih agresif dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan produksi migas dan memenuhi kebutuhan energi nasional secara lebih mandiri.
