
Status KLB Ditetapkan Akibat Keracunan Massal di Bandung Barat
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait keracunan massal yang menimpa ratusan siswa. Peristiwa ini terjadi setelah para siswa mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor. Sampai saat ini, jumlah korban mencapai 369 orang, yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, MTs, SMP hingga SMK.
Penanganan Korban Keracunan
Para korban keracunan diberi perawatan di berbagai fasilitas kesehatan. Sebanyak 116 orang dirawat di Puskesmas Cipongkor, sedangkan 253 orang ditangani di Posko Kecamatan Cipongkor. Selain itu, ada 44 orang yang mendapat perawatan di Klinik Permata, 22 orang di RSIA, serta beberapa lainnya di RSUD Cililin. Langkah-langkah penanganan ini dilakukan agar semua korban menerima perawatan yang optimal.
Alasan Penetapan Status KLB
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menjelaskan bahwa penetapan status KLB bertujuan untuk mempercepat dan memperluas proses penanganan kasus ini. Dengan status tersebut, pihak terkait dapat lebih cepat merespons dan memberikan tindakan yang diperlukan.
“Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB supaya penangannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh seperti itu,” ujar Jeje dalam pernyataannya.
Investigasi dan Penutupan Sementara SPPG
Pemkab Bandung Barat bersama instansi terkait sedang melakukan investigasi terhadap penyebab keracunan. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cipongkor. Penutupan ini dilakukan untuk memastikan penyelidikan berjalan maksimal dan standar pengelolaan makanan sesuai ketentuan.
Jeje menegaskan bahwa seluruh aspek akan dicek, mulai dari perizinan hingga standarisasi pengelolaan makanan. Jika ditemukan tidak layak, maka perbaikan akan segera dilakukan.
“Khusus dapur di Cipongkor ini kita tutup dulu untuk investigasi,” tambahnya.
Evaluasi Menyeluruh Terhadap Dapur MBG
Selain menutup SPPG di Cipongkor, Pemkab Bandung Barat juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 85 dapur penyedia MBG di seluruh wilayah. Berdasarkan data yang tersedia, seluruh dapur tersebut belum memiliki sertifikasi sehat. Hal ini menjadi perhatian serius karena bisa memengaruhi kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.
“Semuanya tetap kita evaluasi karena data yang saya dapat, 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi. Yang kita stop saat ini baru dapur di Cipongkor,” ujar Jeje.
Tindakan Lanjutan
Pemkab Bandung Barat akan terus memantau perkembangan situasi dan melakukan tindakan preventif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan keselamatan dan kesehatan para siswa serta meningkatkan kualitas program MBG secara keseluruhan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!