Penolakan Visa Atlet Israel: Kebijakan Indonesia yang Berpijak pada Prinsip Kemanusiaan
Ketua Komisi X DPR RI, Hefitah Sjaifudian, menyampaikan penyesalan terhadap keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang menjatuhkan sanksi kepada Indonesia terkait penolakan visa bagi atlet Israel dalam kejuaraan dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta. Menurut Hefitah, sikap Indonesia bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan kebijakan yang berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Dalam pernyataannya kepada Jurnalis Kompas TV, Claudia Carla Sonia Septiana, Kamis (24/10/2025), Hefitah menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia selalu berpegang pada kedaulatan nasional dan prinsip politik luar negeri yang bebas serta aktif. Hal ini juga mencakup komitmen terhadap perjuangan kemanusiaan dan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan.
“Indonesia dalam isu ini bukanlah bentuk diskriminasi terhadap atlet, melainkan cerminan konsistensi moral bangsa dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan solidaritas terhadap rakyat Palestina yang digenosida oleh Israel,” ujarnya.
Hefitah menilai bahwa sikap Indonesia didasarkan pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina sesuai amanat konstitusi. Selain itu, kebijakan ini juga didasari oleh alasan kemanusiaan anti-genosida yang dilakukan Israel.
Mendorong Diplomasi dengan IOC
Ia mengimbau Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk segera melakukan diplomasi dengan IOC agar masalah ini dapat diselesaikan secara baik tanpa merugikan atlet dan dunia olahraga nasional. Hefitah berharap IOC melihat masalah ini secara objektif dan adil, tanpa menerapkan standar ganda terhadap negara-negara yang berupaya menegakkan prinsip kemanusiaan.
“IOC perlu melihat masalah ini secara objektif dan adil, tanpa menerapkan standar ganda terhadap negara-negara yang berupaya menegakkan prinsip kemanusiaan,” tambahnya.
Tanggung Jawab IOC dalam Menjamin Kesetaraan
Sebagai Komite Olimpiade Internasional, IOC memiliki tanggung jawab untuk menjamin seluruh anggotanya diperlakukan setara dan dapat berpartisipasi dalam ajang olahraga internasional tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, Hefitah berpendapat bahwa IOC seharusnya membuka ruang dialog kepada seluruh anggotanya untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
“Namun, Indonesia juga memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menegakkan nilai kemanusiaan serta menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan,” tegasnya.
Sikap Indonesia yang Berlandaskan Prinsip Kemerdekaan
Menurut Hefitah, sikap Indonesia dalam isu ini bukanlah bentuk diskriminasi terhadap atlet, melainkan ekspresi konsistensi terhadap prinsip kemerdekaan dan keadilan yang menjadi dasar berdirinya bangsa. Ia menekankan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia selalu berpegang pada nilai-nilai luhur yang telah diamanatkan oleh konstitusi.
Peran Pemerintah dalam Menjaga Keadilan
Pemerintah Indonesia, kata Hefitah, tidak hanya bertanggung jawab atas kebijakan dalam negeri, tetapi juga harus menjaga keseimbangan antara kedaulatan nasional dan prinsip kemanusiaan yang universal. Dengan demikian, ia berharap agar semua pihak bisa saling memahami dan mencari solusi yang saling menguntungkan.
Tantangan dalam Hubungan Internasional
Masalah ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi hubungan internasional Indonesia, terutama dalam konteks olahraga yang bersifat global. Hefitah berharap agar pihak-pihak terkait bisa lebih memahami latar belakang dan prinsip yang mendasari kebijakan Indonesia, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan.
Langkah Ke depan
Untuk menghindari dampak negatif dari sanksi yang diberikan IOC, Hefitah menyarankan agar pemerintah dan lembaga olahraga nasional segera melakukan langkah-langkah diplomatis yang efektif. Ini termasuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan IOC dan organisasi olahraga internasional lainnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan yang sudah menjadi bagian dari identitas bangsa. Dengan begitu, Indonesia tetap dapat menjalankan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa tanpa mengorbankan posisi internasionalnya.
