Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memberikan bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah ke tujuh daerah. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola sampah serta memenuhi kriteria kabupaten dan kota Adipura.
Tujuh daerah yang menerima bantuan tersebut antara lain Kabupaten Mukomuko di Bengkulu, Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan, Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Metro di Lampung, Kota Palembang di Sumatra Selatan, Kota Probolinggo di Jawa Timur, dan Kota Makassar di Sulawesi Selatan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa hingga saat ini hanya satu kota dan dua kabupaten yang berpotensi mendapatkan penghargaan Adipura. “Sebanyak 511 kabupaten dan kota lainnya masih jauh dari target, bahkan sebagian besar masih dalam status kota kotor. Bantuan ini kami harapkan bisa menstimulasi usaha kita semua,” ujar Hanif dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/12).
Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menyampaikan bahwa diperlukan anggaran sebesar Rp149,6 triliun untuk menuntaskan masalah sampah pada tahun 2029. Hal ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya mengelola sampah secara lebih efisien.
Proyek Sampah Jadi Energi Tahap Dua Siap Ekspansi ke Lampung dan Surabaya
Menurut data terbaru, sekitar 60% sampah belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu, KLH/BPLH memberikan bantuan berupa dump truck dan pick up yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah. Fungsi lain dari bantuan ini adalah untuk mengurangi penumpukan sampah di sumber dan tempat penampungan sementara, serta mempercepat alur pengelolaan sampah.
Selain itu, KLH juga memberikan bantuan lain berupa tiga unit fasilitas maggot Black Soldier Fly untuk pengelolaan sampah organik berbasis sumber. Selain itu, setiap daerah juga menerima satu unit Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.
Sepakati Anggaran Stimulasi dengan DPR
Hanif menyampaikan bahwa kementeriannya telah sepakat dengan Komisi XII DPR RI untuk memberikan dukungan kepada daerah dalam mengelola sampah. Dana yang disiapkan mencapai Rp70 miliar untuk tahun depan. Daerah dapat berkoordinasi langsung dengan anggota DPR dari daerah pilihannya masing-masing.
Selain itu, ada dana stimulasi sebesar Rp50 miliar yang disalurkan melalui KLH/BPLH untuk keperluan yang sama. “Kami akan siapkan untuk mendukung teman-teman sekalian (pemerintah daerah),” tutur Hanif.
Penilaian Adipura didasarkan pada indikator kinerja pengelolaan sampah yang disusun secara substansial. KLH/BPLH mencatat bahwa dari hasil pengawasan dan pembinaan terhadap 472 kabupaten/kota, rata-rata pengelolaan sampah baru mencapai 24%. Adapun 76% sampah lainnya masih belum terkelola dan berakhir di lingkungan.
