KNPB Minta Pemerintah Hentikan Penggunaan Senjata dalam Operasi Militer di Papua
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengeluarkan pernyataan tegas terkait penggunaan senjata berat dalam operasi militer yang dilakukan oleh pihak berwenang di wilayah Papua. Dalam pernyataannya, KNPB menilai tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan membahayakan keselamatan warga sipil serta lingkungan alam.
Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Nasional KNPB, Ogram Wanimbo, dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jayapura, Papua, pada Selasa (21/10/2025). Ogram menyebut bahwa saat ini Papua sedang menghadapi situasi darurat militer akibat meningkatnya konflik antara TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Ia menyoroti penggunaan senjata seperti bom fosfor, bom tanda yang dilemparkan melalui drone, serta serangan udara dari pesawat tempur. Menurut Ogram, tindakan-tindakan ini tidak hanya melanggar Konvensi Munisi Klaster, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem hutan Papua dan membahayakan kehidupan warga sipil.
"Kami menilai pendekatan militer yang digunakan oleh pemerintah sangat brutal dan tidak manusiawi," ujar Ogram. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu justru memperparah krisis kemanusiaan yang terjadi di kalangan pengungsi.
Wilayah-wilayah seperti Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maybrat, dan Teluk Bintuni masih menghadapi tekanan konflik tanpa adanya penanganan serius dari pemerintah. Ogram menyoroti beberapa insiden yang terjadi, termasuk penembakan terhadap empat warga sipil di Dogiyai pada 20 Oktober 2025, serta kematian 15 orang di Soanggama, Intan Jaya, yang diduga 12 di antaranya adalah warga sipil.
"Kami meminta tim investigasi internasional segera turun langsung ke wilayah konflik untuk memastikan perlindungan terhadap warga sipil," tambah Ogram. Ia juga mengutuk kekerasan terhadap seorang guru di Holuwon, Yahukimo, serta mengecam tuduhan sepihak kepada warga sipil tanpa bukti yang jelas.
Ogram mengajak seluruh masyarakat Papua untuk bersatu melawan kekerasan negara dan menolak diam atas penderitaan rakyat. Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum KNPB, Agus Kossay, yang menilai bahwa konflik berkepanjangan telah menciptakan impunitas dan pengungsian besar-besaran yang belum terselesaikan.
Agus menilai bahwa pendekatan militer tidak menyentuh akar masalah dan justru memperburuk situasi di Papua. "Menurut kami setelah satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo belum juga terlihat upaya konkret menyelesaikan konflik Papua melalui dialog damai," ujar Agus.
Wilayah Terdampak Konflik dan Isu Kemanusiaan
Beberapa wilayah di Papua masih menghadapi ancaman konflik yang berkelanjutan. Berikut adalah daftar wilayah yang paling terdampak:
- Nduga – Wilayah yang sering menjadi sasaran operasi militer dan mengalami kerusakan infrastruktur.
- Intan Jaya – Wilayah yang memiliki sejarah panjang konflik dan menjadi lokasi beberapa insiden kematian warga sipil.
- Pegunungan Bintang – Wilayah yang terisolasi dan sering mengalami gangguan komunikasi.
- Yahukimo – Wilayah yang sempat menjadi tempat kejadian penembakan terhadap seorang guru.
- Maybrat – Wilayah yang mengalami peningkatan aktivitas militer dan ancaman terhadap penduduk lokal.
- Teluk Bintuni – Wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam namun masih menghadapi ketidakstabilan politik.
Dalam konteks kemanusiaan, situasi di Papua semakin memprihatinkan. Banyak keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka karena ancaman kekerasan. Sejumlah lembaga kemanusiaan juga melaporkan kondisi gizi buruk dan kurangnya akses layanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil.
Tuntutan KNPB dan Harapan untuk Solusi Damai
KNPB menyerukan agar pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah nyata untuk mengakhiri konflik di Papua. Salah satu tuntutan utama adalah menghentikan penggunaan senjata berat dan melakukan dialog dengan pemimpin-pemimpin lokal.
Selain itu, KNPB juga meminta adanya transparansi dalam penyelidikan insiden-insiden yang terjadi. Mereka menilai bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang sering kali tidak objektif dan tidak melibatkan masyarakat setempat.
Harapan besar ditempatkan pada solusi damai yang bisa mengembalikan perdamaian di Papua. Namun, sampai saat ini, upaya-upaya yang dilakukan dinilai masih kurang efektif. KNPB berharap pemerintah dapat lebih proaktif dalam mencari jalan tengah yang dapat memenuhi hak-hak masyarakat Papua.
