Kolam Retensi di Medan Dinilai Gagal Tangani Banjir
Kolam retensi yang dibangun di beberapa lokasi di Medan dengan anggaran lebih dari Rp 42 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai tidak berfungsi sebagai penangkal banjir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menyayangkan proyek yang menelan biaya fantastis tersebut kini terkesan sia-sia.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Lembaga legislatif ini telah menjadwalkan pemanggilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani masalah tersebut pada Senin (20/10/2025) untuk meminta penjelasan. Kolam retensi dengan anggaran lebih dari Rp 42 miliar dibangun di beberapa lokasi, seperti di kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Martubung, dan Selayang.
"Kami menyanyangkan kolam retensi yang ada di USU ternyata tidak berfungsi," kata Datuk Iskandar, anggota Komisi 4 DPRD Medan saat dihubungi aiotrade.app, Sabtu (18/20/2025) malam. Dia sudah mengusulkan supaya dilakukan pengecekan kolam retensi yang ada di Jalan Dr. Mansyur tersebut.
Menurutnya, kolam retensi dibangun dengan uang miliaran, tapi faktanya di daerah itu genangan air justru tinggi. Akibatnya, air tinggi dan macet panjang saat hujan datang.
Pemanggilan OPD Terkait
Datuk menyebutkan bahwa mereka memanggil Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan (SDAMBK) pada Senin (20/10/2025), untuk mendapat jawaban tentang fungsi kolam retensi. "Kenapa kok bisa masih banjir juga sekitar USU itu. Berartikan gak berfungsi, padahal uang yang sudah digelontorkan, ketika pembangunan itu cukup besar, termasuk juga kolam retensi di Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Di situ juga ternyata banjir setiap hujan," tukas Datuk.
Dia kemudian mempertanyakan bagaimana perkembangan program penguatan banjir, seperti perbaikan hingga pembangunan drainase. "Uang digelontorkan miliaran, tetap aja Medan banjir. Untuk itu kami minta, dievaluasi yang dibangun ini dievaluasi kenapa kok masih terjadi banjir. Di mana letak masalah," ucap Datuk.
Masalah Pengawasan dan Izin Bangunan
Bukan hanya itu, Datuk juga mengingatkan dinas Perkim agar tidak sembarang keluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tanpa adanya pengawasan ketat dari Pemerintah, termasuk analisis dampak lingkungan (Amdal).
Terakhir, Datuk mengatakan pengawasan pemerintah, mulai Kelurahan hingga Kecamatan lemah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Di samping hujan terus terjadi, faktor manusianya juga perlu diberi pemahaman. "Banyak sampah. Harus ada penanganan khusus, karena 3 bulan ke depan akan terjadi hujan terus. Faktor manusianya juga salah satu. Ini butuh kerja ekstra," tambah Datuk.
Dampak Banjir di Medan
Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Sumatera Utara, mencatat sedikitnya 3.181 rumah terendam banjir di tujuh kecamatan sejak Minggu (12/10/2025). Bencana itu turut berdampak pada lebih dari 10 ribu jiwa dan memaksa ratusan warga mengungsi.
Kepala BPBD Kota Medan, Yunita Sari, menjelaskan bahwa wilayah terdampak mencakup Kecamatan Medan Labuhan, Medan Johor, Medan Maimun, Medan Baru, Medan Petisah, Medan Polonia, dan Medan Selayang. Menurut data BPBD, sedikitnya 10.391 jiwa dari 3.599 kepala keluarga (KK) terdampak banjir. Dari jumlah tersebut, 69 orang dievakuasi karena termasuk kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Tantangan Ke depan
Banjir yang terus terjadi di Medan menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan mitigasi bencana belum sepenuhnya efektif. Meski banyak dana dialokasikan, hasilnya masih jauh dari harapan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program yang ada, termasuk kolam retensi dan sistem drainase.
Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting. Edukasi dan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan serta mengelola sampah harus ditingkatkan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi risiko banjir di masa depan.
