Perdebatan tentang Dana Pemda yang Mengendap di Bank
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan mendapat respons beragam dari berbagai pihak. Salah satu daerah yang masuk dalam daftar adalah Kabupaten Kepulauan Talaud. Menurut data yang disampaikan oleh Menkeu pada Senin, 20 September, Kepulauan Talaud berada di urutan sembilan dengan nilai tabungan di bank sebesar Rp 2,62 triliun.
Bupati Kepulauan Talaud Kaget dengan Pernyataan Menkeu
Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah mengaku kaget setelah mengetahui pernyataan tersebut. Ia langsung meminta klarifikasi dari Kementerian Keuangan. "Saya kaget bukan main. Saya langsung tanya (Kemenkeu) untuk klarifikasi itu," kata Welly usai penyerahan dua ambulance laut oleh Baznas dan Mendagri di Manado Bay, Kawasan Megamas Manado, Kamis (23/10/2025).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Ia menerima banyak pesan dari Kementerian hingga masyarakat soal kabar tersebut. "Rame memang. Andaikan itu benar ya, Talaud pasti maju," ujarnya. "Kalau itu benar, saya minta Pak Menkeu tolong itu segera dicairkan kami akan pakai," tambahnya sambil tertawa.
Sejatinya, dana Pemkab Talaud yang ada di bank sesuai SKPD sebesar Rp 60-an miliar. Dana tersebut digunakan untuk operasional, belanja pegawai, dan kebutuhan lainnya. "Bahkan kemarin, sudah tinggal 58 miliar. Kami sudah cek," jelas Welly Titah.
Sekda Kepulauan Talaud Hubungi Bank Indonesia
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Talaud, Yohanis Kamagi, mengaku langsung menanyakan angka tersebut ke Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut. "Kemarin kami bertanya dan jawaban dari pihak BI masih ditelusuri info data tersebut," jelasnya ketika dihubungi, Rabu (23/10/2025).
Ia juga menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Bimtek Eksekutif bertema Kebijakan Transfer ke Daerah dan Penyusunan APBD Tahun 2026 di Gedung Keuangan Negara Manado hari ini. "Memang ada anomali data yang tersaji, dan masih sementara ditelusuri di mana penyebab anomali tersebut," tambahnya.
Kepala BPKAD Talaud: Data Tidak Benar
Saat ditemui, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Talaud, Paul Dimpudus, menepis kabar soal adanya dana Pemda yang mengendap di bank dengan nilai fantastis. "Tidak benar karena APBD Kabupaten Talaud tahun 2025 hanya Rp 819 miliar," katanya saat dihubungi, Rabu (23/10/2025).
Hingga saat ini, realisasi penerimaan baru Rp 554 miliar. Sedangkan realisasi belanja Rp 500,9 miliar meliputi belanja pegawai, barang, dan jasa; serta belanja modal. Artinya, masih ada sekitar Rp 53 miliar yang belum digunakan dan Rp 265 miliar yang belum ditransfer. "Iya (Rp 265 miliar belum diterima), karena penerimaannya bertahap per bulan, ditransfer dari pemerintah pusat," tambahnya.
Mendagri Tito Karnavian: Ada Data yang Keliru
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kemudian meluruskan pernyataan Menteri Keuangan. Tito mengungkapkan, sebagian data tersebut keliru. Salah satunya mengenai dana Pemkab Kepulauan Talaud. Data Menkeu menyebut, Pemkab Talaud punya dana di bank sebesar Rp 2,62 triliun.
Tito menjelaskan, pihaknya langsung melakukan kroscek ke Bank Indonesia, Pemda Talaud, dan BI. "Itu impossible (tidak mungkin). Padahal, APBD Talaud itu hanya 800 (miliar). Saya perintahkan staf cek ke bupati, ke keuangannya, keliru," kata Tito saat penyerahan dua unit ambulance laut untuk Pemkab Kep. Sangihe dan Pemkab Kep. Talaud di Dermaga Manado Bay, Kawasan Megamas Manado, Kamis (23/10/2025).
Kata Tito, hasil pemantauan pihaknya di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), anggaran Pemkab Talaud tinggal Rp 60-an miliar. "Mungkin sudah berubah ya karena anggaran ini sangat dinamis, berubah setiap hari," katanya.
Mendagri menduga, kekeliruan data itu disebabkan faktor human error atau kesalahan manusia. "Sepertinya ya, saya juga gak mau bilang itu pasti. Bisa saja kan," katanya.
Selain Talaud, Mendagri juga kaget melihat data Kabupaten Banjarbaru, Kalsel yang berada di urutan ketiga. Banjarbaru disebut punya anggaran mengendap hingga Rp 5,7 triliun. Padahal, kata Tito, total APBD Banjarbaru hanya sekitar Rp 1,6 triliun. Setelah dicek di SIPD, Banjarbaru memiliki dana yang belum terserap Rp 800 miliar.
"Angka itu sempat membuat kaget bupatinya. Apa mungkin APBD kami 1,6 tapi punya simpanan sebesar itu?" jelas Mendagri lagi.
Mendagri menjelaskan, terdapat perbedaan data karena daftar yang dibeber Menkeu Purbaya dikeluarkan BI per 31 Agustus 2025. Di mana total anggaran yang terendap Rp 233 triliun. Sementara, per Oktober 2025, anggaran tinggal Rp 215 triliun. "Di mana 18 triliunnya? Sudah diselesaika di September dan Oktober. Jika dicocokan dengan 500 sekiandaerah dalam satu bulan, masuk akal. Perbedaan data, ya waktu pengambilan data. Memang ada yang miss, tapi human error," katanya.
Ia berharap, masyarakat diedukasi soal adanya perbedaan data tersebut sehingga tidak menimbulkan miss-persepsi.
