Komisi II DPRD Kabupaten Badung Gelar Rapat Kerja dengan OPD Terkait Pembahasan APBD 2026
Komisi II DPRD Kabupaten Badung kembali menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung tahun 2026. Rapat yang berlangsung pada Kamis, 6 November 2025 kemarin, dihadiri oleh perwakilan dari empat OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, I Made Sada, didampingi para anggota seperti I Wayan Regep, I Wayan Edy Sanjaya, I Made Sudira, dan I Nyoman Artawa. Di sisi eksekutif, hadir Plt Kadis PUPR Badung AA Rama Putra, Kadis Perkim AA Ngurah Bayu Kumara, Plt Kadis LHK Made Rai Warastuthi, serta Kadis Kominfo I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, beserta jajaran masing-masing.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Made Sada menjelaskan bahwa dari paparan yang disampaikan oleh masing-masing OPD, alokasi anggaran sementara yang diajukan antara lain Dinas PUPR sekitar Rp3 triliun, Dinas Perkim sebesar Rp297 miliar, Dinas LHK Rp374 miliar, dan Dinas Kominfo sekitar Rp146 miliar. Namun, ia menegaskan bahwa penganggaran akan dibahas lebih detail dalam waktu mendatang.
Penyorotan terhadap Berbagai Proyek dan Program
Komisi II memberikan beberapa catatan dan masukan selama rapat kerja tersebut. Salah satu fokus utamanya adalah Dinas PUPR yang dituntut untuk memperhatikan persoalan kemacetan serta perbaikan estetika dan utilitas wilayah. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan jalan lingkar selatan dan lingkar Canggu yang diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas. Selain itu, kualitas material untuk pembangunan juga menjadi sorotan.
“Kami juga menekankan pentingnya pengawasan kualitas pekerjaan. Misalnya, bahan dari paping trotoar yang kurang baik. Jika dalam pekerjaan barangnya tidak maksimal dalam kualitas, itu bisa tidak dibayar,” ujar Made Sada.
Sementara itu, untuk Dinas Perkim, Komisi II menyoroti program bedah rumah. Dari penjelasan Kadis Perkim, terdapat sekitar 1.600 pengajuan bedah rumah, namun hanya 600 unit yang terverifikasi untuk direalisasikan. Dewan berharap nilai dari bedah rumah baik renovasi maupun bangun baru bisa ditingkatkan mengingat harga material dan tenaga buruh semakin meningkat setiap tahunnya. Anggaran bedah rumah sebesar Rp30 juta untuk renovasi dan Rp50 juta untuk bangun baru dinilai masih kurang.
Masalah Sampah dan Fasilitas Pengganti TPA Suwung
Dari pemaparan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK), Komisi II menyoroti penanganan sampah yang dinilai perlu ditingkatkan. Saat ini Badung memiliki sekitar 41 TPS 3R, namun masih membutuhkan tambahan sarana seperti mesin insinerator dan penguatan TPST. Pemerintah pusat telah memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan sampah di Bali, bahkan berencana membangun fasilitas waste to energy yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.
Atas kondisi ini, Komisi II meminta agar TPA Suwung ditunda untuk ditutup sebelum solusi dari pemerintah sudah terwujud. “Akan aneh jika TPA Suwung ditutup sementara fasilitas penggantinya belum tersedia,” imbuh Made Sada.
Apresiasi terhadap Program Kontak Bupati dan CCTV
Sementara untuk Dinas Kominfo, Komisi II memberikan apresiasi terhadap kehadiran program Kontak Bupati yang bertujuan untuk pengembangan sistem pengaduan masyarakat. Saat ini, Kominfo Badung menerima sekitar 20 pengaduan per hari. Selain itu, Komisi II juga mengapresiasi pentingnya pemasangan CCTV di seluruh wilayah Badung, baik di kawasan utara maupun selatan, untuk mendukung keamanan dan pengawasan lingkungan.
“Saya sebagai masyarakat sangat mendukung program ini (Kontak Bupati). Termasuk pemasangan CCTV dari utara sampai selatan. Karena tanpa CCTV, keamanan juga akan kurang terjaga,” kata Sada sembari meminta pelayanannya dimaksimalkan.
