Komisi IX DPR RI Akan Panggil BGN Terkait Serapan Anggaran MBG
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan segera memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dengan serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuan dari pemanggilan ini adalah untuk menanyakan pengembalian dana sebesar Rp 70 triliun yang tidak terserap dalam program tersebut.
Putih Sari, Wakil Ketua Komisi IX, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya hanya fokus pada penyerapan anggaran sebesar Rp 71 triliun yang diberikan kepada BGN. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada perkembangan yang signifikan terkait realisasi penyerapan anggaran tersebut.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
”Terkait dengan anggaran dari BGN itu, baru klaim dari Kementerian Keuangan atau dari kepala badan sendiri. Sejauh sepengetahuan kami, Komisi IX selama ini hanya concern terhadap penyerapan dari Rp 71 triliun anggaran BGN. Belum melihat perkembangan progres dari penyerapan anggaran sampai dengan bulan ini,” ujar Putih Sari, Kamis 23 Oktober 2025.
Dia memastikan bahwa pertemuan dengan BGN akan dilakukan dalam waktu dekat, yaitu antara akhir Oktober 2025 atau awal November 2025 nanti. Menurut dia, keputusan BGN perlu diklarifikasi langsung, sekaligus untuk mengevaluasi realisasi program MBG.
Pernyataan tersebut disampaikan Putih Sari kepada media setelah menghadiri kegiatan sosialisasi kesehatan di Bale Yudistira Sekretariat Daerah Purwakarta. Pada kesempatan itu, ia juga memberikan penilaian tentang program MBG yang sudah berjalan selama sekitar setahun terakhir.
Menurut dia, perkembangan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu baru terlihat dari penambahan jumlah penerima manfaat MBG yang mencapai sekitar 36 juta orang secara nasional. Jumlah tersebut seiring dengan penambahan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan program MBG yang beroperasi hingga Oktober 2025.
”Artinya, perluasan dari SPPG-nya bertambah di beberapa daerah. Namun, yang paling penting, tidak hanya mengejar secara jumlah SPPG-nya saja, tapi tentunya perbaikan terkait dengan tata kelola agar jangan ada lagi kasus-kasus yang merugikan masyarakat, terutama penerima manfaat dari program MBG,” tuturnya.
Pelatihan untuk Meningkatkan Kualitas Dapur MBG
Selain itu, Paguyuban Mitra BGN Subang berencana menggelar pelatihan memasak yang melibatkan koki profesional. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para juru masak di dapur-dapur MBG yang dikelola oleh SPPG di Kabupaten Subang.
Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kualitas layanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat program MBG. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas dari pelayanan makanan yang disajikan.
Tantangan dan Harapan untuk Program MBG
Program MBG dianggap sebagai salah satu inisiatif penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal akses terhadap makanan bergizi. Namun, tantangan seperti pengelolaan anggaran dan kualitas pelayanan tetap menjadi perhatian utama bagi pihak-pihak terkait.
Komitmen Komisi IX DPR RI untuk terus memantau dan mengevaluasi program ini menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga terkait harus lebih transparan dan responsif dalam menjalankan program yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sendiri sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program MBG.
