Kritik terhadap Permintaan Penambahan Anggaran BGN
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan kekecewaannya terhadap permintaan penambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk proyek Makan Bergizi Nasional (MBG). Ia menyoroti fakta bahwa dalam rapat antara Komisi IX dan BGN, tidak ditemukan arsip bahan atau catatan rapat yang menjelaskan adanya permintaan penambahan anggaran tersebut.
Menurut legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, setiap penambahan anggaran harus melalui persetujuan Komisi IX DPR. Hal ini disampaikan Nihayatul dalam rapat dengar pendapat pada Rabu, 12 November 2025.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Wakil Ketua Komisi IX DPR lainnya, Putih Sari, juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menegaskan bahwa pergeseran program maupun permohonan penambahan anggaran seharusnya sudah disampaikan kepada DPR lebih awal.
"Ke depan, saya harap jika memang ada pergeseran program atau penambahan anggaran bisa segera dilaporkan kepada Komisi IX," ujar politikus Partai Gerindra ini.
Penjelasan dari Kepala BGN
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa anggaran BGN untuk proyek MBG tetap sebesar Rp 71 triliun. Angka Rp 100 triliun yang disebutkan sebelumnya merupakan anggaran cadangan yang disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Angka ini pernah diungkap oleh mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menurut Dadan, Presiden mungkin beranggapan bahwa anggaran cadangan tersebut telah ditambahkan kepada BGN dalam setiap rapat pembahasan dengan DPR. Ia mengatakan bahwa tiga bulan lalu di Hambalang, ia sudah menyampaikan bahwa dari Rp 100 triliun yang disiapkan Presiden, BGN mungkin tidak bisa mengoptimalkan seluruhnya, hanya sekitar Rp 50 triliun yang bisa digunakan.
Namun, setelah terjadi pergantian Menteri Keuangan dan progres di BGN meningkat, maka anggaran cadangan Rp 50 triliun itu bisa digunakan selambat-lambatnya pada Desember tahun ini.
"Kami sudah sampaikan kepada Presiden, bahwa BGN mungkin hanya bisa menyerap anggaran cadangan itu tidak penuh Rp 50 triliun, hanya sekitar Rp 28-29 triliun," kata Guru besar IPB University itu.
Pengajuan Anggaran yang Lebih Besar
Sebelumnya, BGN mengusulkan penambahan anggaran untuk pelaksanaan proyek MBG tahun depan sebesar Rp 118 triliun. Lembaga ini sebelumnya mendapat pagu indikatif anggaran 2026 sebesar Rp 217 triliun.
Menurut Dadan, nominal anggaran yang telah ditetapkan itu belum cukup untuk kebutuhan lembaganya selama satu tahun penuh. Terlebih lagi, mereka menargetkan sebanyak 82,9 juta anak dan ibu hamil mendapatkan makan bergizi sejak awal tahun.
Ia juga menyebutkan kebutuhan penambahan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
"Jadi Rp 217 triliun itu akan habis diserap di akhir Agustus (2026)," kata Dadan usai rapat tertutup bersama Komisi IX, Kamis, 10 Juli 2025.
