Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang Lebih Efektif dan Aman
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Aceng Malki, mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola secara mandiri oleh kantin di sekolah, kantin di pesantren, serta oleh ibu-ibu kader Posyandu. Usulan ini muncul karena jumlah korban keracunan MBG di Jabar tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan provinsi lain.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Saya menyarankan MBG dikelola langsung oleh sekolah. Ya, dibuat SPPG atau dapur MBG-nya di sekolah, di kantin sekolah saja. Biar juga lingkungan sekolah berdaya, dan mereka (sekolah) lebih paham apa yang dibutuhkan dan diinginkan muridnya,” ujar Aceng Malki saat berada di Kota Bandung, Rabu 22 Oktober 2025.
Pengelolaan MBG di sekolah dinilai lebih terjamin keamanannya dan kebersihannya serta lebih efektif karena yang dikelola tidak banyak. Selain itu, pihak sekolah atau satuan pendidikan lainnya lebih memahami karakter anak didiknya.
Dapur MBG yang Lebih Kecil dan Terkontrol
Sebagai solusi sebaiknya dapur MBG tidak berskala besar, melainkan dibuat lebih kecil dan dikelola langsung oleh sekolah atau lembaga pendidikan dengan pengawasan dari dinas kesehatan dan dinas pendidikan setempat.
“Kalau bisa, dapurnya tidak sampai ribuan porsi, cukup untuk 500-1.000 anak perdapur, misalnya di kantin sekolah atau pesantren. Dengan begitu, pengawasannya lebih mudah dan masyarakat sekitar juga bisa berdaya,” kata Aceng Malki.
Penguatan Pengawasan
Aceng Malki meminta agar program MBG sebaiknya diperketat pengawasannya. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta kurangnya profesionalitas tenaga pengelola. Banyak SPPG yang tidak berkoordinasi dengan puskesmas atau pemerintah setempat.
“SPPG ada yang tidak diketahui oleh perangkat daerah di wilayahnya. Ini harus dievaluasi dari sisi pengawasan,” tegasnya.
Selain itu, banyak tenaga dapur yang tidak memiliki kompetensi memasak dalam skala besar sehingga berdampak pada kualitas makanan. Banyak juga ditemukan pelanggaran terhadap kebijakan penyediaan menu bergizi seperti ketiadaan susu dan buah-buahan di sejumlah sekolah penerima.
Kondisi Dapur MBG yang Masih Memprihatinkan
Terkait usulan agar dana MBG disalurkan langsung kepada orang tua, Aceng Malki menyatakan tidak setuju. Menurutnya, penyaluran dana sebaiknya tetap dilakukan melalui lembaga pendidikan atau sekolah agar pengelolaan gizi dan makanan tetap terkontrol.
Dari 2.131 dapur penyedia MBG, hanya 17 yang memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Menurutnya kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem seleksi dapur yang masih didominasi faktor koneksi.
Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan
Untuk meningkatkan kualitas MBG, beberapa langkah penting perlu dilakukan:
- Peningkatan pengawasan: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua SPPG terdaftar dan terpantau dengan baik.
- Pelatihan tenaga pengelola: Memberikan pelatihan bagi tenaga dapur agar memiliki kemampuan memasak yang memadai.
- Peningkatan kualitas bahan makanan: Memastikan bahwa semua menu bergizi tersedia sesuai aturan.
- Penguatan sistem seleksi: Membuat sistem seleksi yang transparan dan berbasis kompetensi, bukan hanya koneksi.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan aman, serta memberikan manfaat optimal bagi para siswa.
