Koperasi Desa Merah Putih Aeng Batu-Batu Jadi Percontohan Nasional
Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Aeng Batu-Batu, yang berada di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, menjadi contoh terbaik dalam pengembangan koperasi desa di Indonesia. Banyak pihak mengapresiasi inovasi dan kinerja koperasi ini, termasuk pejabat tinggi dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.
Pada kunjungan yang dilakukan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI, Ahmad Zabadi, ia menyampaikan bahwa koperasi ini layak menjadi percontohan tidak hanya di wilayah Sulawesi Selatan, tetapi juga secara nasional. Ia menilai bahwa apa yang dijalankan oleh Kopdes Aeng Batu-Batu sangat baik dan mampu menjadi inspirasi bagi koperasi lainnya.
Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, juga memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh koperasi ini. Menurutnya, dari 86 desa yang ada di Kabupaten Takalar, koperasi Aeng Batu-Batu menjadi ikon dan model yang bisa ditiru. Ia menjelaskan bahwa koperasi ini telah menerapkan prinsip manajemen modern serta memiliki rencana bisnis yang jelas. Selain itu, mereka juga melakukan digitalisasi transaksi jual beli produk untuk meningkatkan transparansi.
Menurut Daeng Manye, dari 110 desa/kelurahan di Takalar, Kopdes Aeng Batu-Batu menjadi yang terbaik saat ini. Ia berharap bukan hanya koperasinya yang berkembang, tetapi juga desanya. Dengan adanya dukungan dari Bank Himbara, koperasi ini diharapkan dapat lebih mudah mengembangkan usaha.
Saat ini, sudah ada 18 Kopdes yang beroperasi di Takalar. Selain itu, Kopdes Aeng Batu-Batu juga dikenal karena layanan klinik dan apotek yang lengkap. Ahmad Zabadi mengapresiasi inovasi tersebut, karena klinik ini seperti perpanjangan dari Puskesmas, dengan tersedianya dokter umum dan dokter gigi.
Kopdes Merah Putih Aeng Batu-Batu memiliki sepuluh gerai yang beroperasi, antara lain KSP Syariah, Gerai Sembako, Pangkalan Gas, Mandiri Agen, Agen Pos, Klinik Kesehatan, Apotek, Cafe Merah Putih, Gudang, dan Toko Saprodi. Mereka juga berencana menambah tiga unit bisnis baru, yaitu pabrik es, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dan pengadaan kapal perikanan.
Ahmad Zabadi berharap contoh baik dari Kopdes Aeng Batu-Batu dapat direplikasi di semua Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Ia menilai bahwa koperasi desa benar-benar dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan di desa dan alat mensejahterakan masyarakat. Untuk itu, ia berharap ada kemudahan bagi masyarakat, terutama yang kurang beruntung, agar dapat menjadi anggota koperasi dengan penyesuaian iuran pokok dan simpanan wajib sesuai kemampuan mereka.
Ketua Pengawas Kopdes Merah Putih Aeng Batu-Batu, Syarifa Ratu Yuliani, menyampaikan bahwa sejak ditetapkan sebagai koperasi percontohan pada Juli lalu, jumlah anggota terus bertambah. Awalnya hanya 29 orang, kini telah mencapai 165 orang. Ia berharap terus mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait peningkatan kapasitas SDM pengelola.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono dijadwalkan hadir dalam kunjungan tersebut, tetapi batal karena kendala penerbangan. Ahmad Zabadi mewakili kunjungan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf dari Menteri Ferry Juliantono. Saat tiba di lokasi, Ahmad langsung mengecek berbagai gerai usaha Kopdes Aeng Batu-Batu, mulai dari apotek hingga gerai sembako.
Dalam sambutannya, Bupati Takalar menyebut sudah ada 18 koperasi desa yang aktif dengan total anggota 3.250 orang. Ia menyatakan bahwa Desa Aeng Batu-Batu menjadi percontohan bagi koperasi-koperasi lain.
Di tingkat provinsi, baru 38 Kopdes Merah Putih yang beroperasi di Sulsel dari total 2.266 unit yang dibentuk. Jumlah keseluruhan Kopdes di Sulsel mencapai 3.059 unit, terdiri dari 2.266 koperasi desa dan 739 koperasi kelurahan. Program ini masih menghadapi tantangan dalam tahap operasionalisasi.
Sekretaris Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan bahwa kunci percepatan operasional koperasi ada pada sistem digitalisasi melalui SIEM Koperasi Desa. Ia menyebut bahwa jika koperasi sudah memiliki akun di SIEM, akses permodalan akan lebih mudah. Kendala utama adalah penyiapan proposal bisnis.
Ia menambahkan bahwa sumber pendanaan sebenarnya sudah tersedia, dengan alokasi dana sekitar Rp200 triliun melalui lembaga pembiayaan negara. Untuk mengatasi keterbatasan SDM, pemerintah bekerja sama dengan Kemenpan untuk menempatkan 1–3 tenaga PPPK di koperasi desa.
Ahmad Zabadi meluruskan bahwa angka 38 hanya berlaku untuk wilayah tertentu. Secara keseluruhan, jumlah koperasi yang beroperasi lebih banyak. Tahapan kelembagaan sudah selesai, dan sekarang masuk tahap operasionalisasi. Targetnya, hingga akhir 2025 seluruh koperasi desa sudah bisa beroperasi. Ia menegaskan bahwa masalah pembiayaan bukan hambatan utama karena dana sudah disiapkan. Tantangan terbesar ada pada kesiapan koperasi itu sendiri, yaitu harus menyiapkan rencana bisnis yang baik agar bisa segera mengakses pembiayaan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!