Komite IV DPD RI Lakukan Rapat Kerja dengan Dinas Koperindag Papua Barat Daya
Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan rapat kerja bersama Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Papua Barat Daya. Pertemuan ini berlangsung pada hari Rabu, 12 November 2025. Tujuan dari rapat ini adalah untuk membahas monitoring dan evaluasi pelaksanaan program percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Sinta Rosma Yenti menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan serta menggali kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Ia menyampaikan bahwa hasil pertemuan menunjukkan adanya sejumlah hambatan dalam implementasi program Koperasi Merah Putih, meskipun demikian, DPD RI tetap optimis bahwa program tersebut berjalan baik.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Kendala itu kami bawa dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi,” ujar Sinta.
Tujuan Koperasi Merah Putih
Koperasi Merah Putih merupakan program strategis nasional yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia. Program ini bertujuan memperkuat ekonomi rakyat melalui pemberdayaan ekonomi lokal berbasis komunitas desa dan kelurahan. Sinta menekankan bahwa hambatan yang terjadi dalam tahap awal adalah hal yang wajar, tetapi dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, ia yakin koperasi ini akan berhasil.
Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Perindakop UKM) Papua Barat Daya, Salmon Kambuaya melaporkan kemajuan signifikan dalam pembentukan Koperasi Merah Putih. Program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan memperkuat ekonomi desa.
Dari total 1.013 kampung dan kelurahan di Papua Barat Daya, sebanyak 953 koperasi sudah terbentuk dan berbadan hukum. Namun, masih ada 60 desa yang belum membentuk koperasi, tersebar di Kabupaten Sorong Selatan, Tambrauw, dan Raja Ampat.
Kendala Utama dalam Pembentukan Koperasi
Salmon menjelaskan bahwa kendala utamanya adalah faktor geografis dan cuaca ekstrem yang menyulitkan tim pelaksana menjangkau lokasi. Ia menegaskan bahwa penyelesaian pembentukan koperasi ini menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama bupati dan kepala dinas koperasi di tingkat kabupaten/kota.
Ia menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mempercepat proses legalitas koperasi. Untuk mempercepat program ini, telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih dari tingkat nasional hingga daerah. Di Papua Barat Daya, Gubernur Elisa Kambu menjadi ketua satgas provinsi, didampingi oleh sekretaris daerah sebagai wakil ketua.
Fokus pada Pendidikan dan Pelatihan
Saat ini, Papua Barat Daya sedang fokus pada pendidikan dan pelatihan bagi para pengurus Koperasi Merah Putih. Salmon menjelaskan bahwa pelatihan ini sangat penting karena sebagian besar pengurus belum familiar dengan sistem dan manajemen koperasi.
- Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pengurus tentang tata kelola koperasi.
- Materi pelatihan mencakup berbagai aspek seperti keuangan, administrasi, dan pemasaran produk.
- Diharapkan setelah pelatihan, pengurus koperasi dapat lebih efektif dalam menjalankan operasional koperasi.
