Aceh Mengajukan Permintaan Bantuan ke PBB untuk Mengatasi Bencana Banjir dan Longsor
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh telah mengajukan permintaan bantuan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, dalam upaya menghadapi bencana banjir dan longsor yang terjadi sejak 25 November lalu. Hal ini dilakukan karena kondisi wilayah yang terdampak masih belum pulih hingga hari ini, Rabu (17/12/2025).
Korban Jiwa dan Pengungsi Terus Bertambah
Hingga saat ini, jumlah korban meninggal akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) mencapai lebih dari 1.000 jiwa. Dalam update terbaru, jumlah korban jiwa meninggal dunia bertambah sebanyak 14 orang, sehingga totalnya menjadi 1.030 jiwa. Rinciannya, tujuh jasad ditemukan di Aceh, enam di Sumut, dan satu di Sumbar.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Selain itu, jumlah pengungsi juga tercatat sebanyak 608.940 jiwa. Meski jumlah ini sedikit berkurang dibandingkan pada hari Minggu kemarin, Aceh masih menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar.
Tanggapan dari Anggota DPR
Anggota DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan bahwa permintaan bantuan dari Pemprov Aceh kepada PBB tidak perlu dipersoalkan. Ia menegaskan bahwa dalam kondisi darurat bencana, pemerintah daerah berhak meminta bantuan dari mana pun, terlebih jika medan yang sulit menjadi kendala dalam penyaluran bantuan.
"Kita yakinkan juga bahwa pemerintah dan presiden sudah melakukan upaya maksimal menangani kondisi. Negara lain pun juga sudah menawarkan bantuan," ujar Dede.
Peran Lembaga Internasional
Permintaan bantuan PBB tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, pada Minggu (14/12/2025). Menurutnya, Pemerintah Aceh merasa tidak mampu menangani bencana ini sendiri dan membutuhkan dukungan dari lembaga internasional seperti UNDP dan UNICEF.
Selain itu, tercatat sekitar 77 lembaga dengan 1.960 relawannya telah berada di Aceh. Mereka berasal dari lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini.
Komentar dari PBB dan UNDP
PBB di Indonesia menyatakan terus memantau situasi secara seksama dan tetap terlibat aktif bersama pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di provinsi terdampak. PBB juga siap memperkuat dukungan tersebut dengan bekerja sama secara erat dengan pemerintah.
Sementara itu, UNDP Indonesia telah menerima permintaan resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh. Saat ini, UNDP tengah melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan serta masyarakat yang terdampak.
Simpati dari UNICEF
UNICEF juga menyampaikan simpati yang mendalam kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah.
Komitmen Presiden Prabowo
Presiden RI Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), dengan salah satu agenda utama membahas penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dalam pengantarnya, ia menyebut bahwa banyak pimpinan negara sahabat telah menawarkan bantuan kepada Indonesia.
Namun, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia masih mampu menangani bencana secara mandiri. Ia juga berkomitmen untuk terus memantau penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan rencana rutin mengunjungi wilayah terdampak minimal sekali setiap pekan.
