Korea Selatan mengumumkan penerapan larangan perjalanan dengan klasifikasi "kode hitam" untuk beberapa wilayah di Kamboja, termasuk daerah Pegunungan Bokor di Provinsi Kampot, Kota Bavet, dan Kota Poipet. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap isu penipuan yang marak terjadi di negara tersebut. Pihak pemerintah juga mengirimkan tim pejabat tinggi untuk membantu warga negara Korea Selatan yang terjebak dalam kompleks penipuan dan memastikan pembebasan mereka yang ditahan secara paksa.
Berdasarkan laporan dari Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan, Wi Sung-lac, diperkirakan lebih dari 1.000 warga negara Korea Selatan terlibat dalam "kompleks penipuan" di Kamboja. Angka ini merupakan bagian dari total 200.000 orang dari berbagai negara yang terkena dampak kejahatan ini. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa warga negara yang berkunjung atau tinggal di wilayah tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Paspor dan peraturan lainnya. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk membatalkan rencana perjalanan ke area tersebut.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Latar Belakang Kode Hitam
Penerapan kode hitam dilakukan setelah adanya kasus kematian seorang pelajar asal Korea Selatan akibat penculikan dan penyiksaan. Pemerintah Korea Selatan merespons dengan menyiapkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan lebih lanjut. Presiden Korsel Lee Jae Myung mengumumkan niatannya untuk mengirimkan tim khusus guna menangani masalah penipuan yang muncul akibat krisis pekerjaan di dalam negeri. Ia juga memerintahkan seluruh kementerian terkait untuk bekerja sama dalam memulangkan warga negara Korea Selatan yang berada di Kamboja.
Kepala Kantor Investigasi Nasional di NPA, Park Sung-joo, akan berkoordinasi dengan otoritas Kamboja untuk memulangkan warga negara Korea Selatan yang ditahan dan melakukan penyelidikan bersama atas kematian mahasiswa tersebut.
Perkembangan Penipuan di Kamboja
Sejak sekitar satu dekade lalu, Kamboja menjadi tujuan bagi operasi penipuan via telepon dari Cina dan Taiwan. Hal ini disebabkan oleh regulasi yang longgar dan harga internet yang murah di sana. Pada 2019, Cina melarang judi online, sehingga banyak operasi beralih ke kasino di Kamboja. Saat ini, operasi-operasi ini telah berkembang menjadi jaringan kriminal terorganisir yang memiliki cakupan luas.
Menurut Amnesti International, krisis penipuan yang terjadi tidak cukup dicegah oleh otoritas Kamboja. Kegagalan mereka memperkuat jaringan kriminal yang mencakup berbagai negara dan memengaruhi jutaan orang. Lembaga ini juga menemukan adanya kerja sama antara bos-bos kompleks perumahan Cina dan polisi Kamboja, yang gagal menutup kompleks perumahan meskipun banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi di dalamnya.
Dampak pada Negara Lain
Rilis yang dikeluarkan oleh KBRI Phnom Penh menyatakan bahwa Indonesia juga menjadi korban penipuan daring. Dari Januari hingga Maret 2025 saja, tercatat 1.301 kasus penipuan terhadap WNI di Kamboja, meningkat sebesar 174 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah penipuan tidak hanya terbatas pada satu negara, tetapi berdampak secara internasional.
Dengan semakin berkembangnya jaringan kriminal ini, penting bagi negara-negara terkait untuk meningkatkan koordinasi dan tindakan pencegahan. Tidak hanya itu, kesadaran masyarakat terhadap risiko penipuan harus terus ditingkatkan agar tidak mudah terjebak dalam skenario seperti ini.
