Korea Selatan Tidak Mampu Bayar Investasi 350 Miliar Dolar AS Secara Tunai
Korea Selatan mengungkapkan kesulitan dalam memenuhi permintaan pembayaran tunai sebesar 350 miliar dolar Amerika Serikat (AS) yang diajukan oleh pihak AS. Hal ini menjadi salah satu isu utama dalam negosiasi perdagangan antara kedua negara, khususnya terkait kesepakatan tarif impor. Pernyataan tersebut disampaikan oleh penasihat presiden Korea Selatan, Wi Sung-lac, pada hari Sabtu (27/9/2025). Ia menegaskan bahwa negara tersebut sedang mencari solusi alternatif untuk melanjutkan negosiasi.
Pada hari Kamis (25/9/2025), Presiden Donald Trump kembali menyoroti pentingnya pembayaran investasi secara tunai dari Korea Selatan sebagai bagian dari kesepakatan tarif. Ia menyebut bahwa jumlah investasi yang harus dibayarkan adalah sebesar 350 miliar dolar AS (Rp5,8 kuadriliun), yang berpotensi meningkatkan ketegangan dalam negosiasi antara kedua negara.
Tekanan Permintaan Pembayaran Tunai dari AS
Penasihat keamanan nasional Korea Selatan, Wi Sung-lac, menyatakan bahwa negaranya tidak mungkin memenuhi tuntutan pembayaran tunai sebesar 350 miliar dolar AS. Menurutnya, hal ini akan sangat memberatkan ekonomi Korea Selatan.
“Kami tidak dapat membayar 350 miliar dolar AS dalam bentuk tunai,” ujar Wi, dikutip dari laporan media internasional. Di sisi lain, Presiden Trump juga menyebut bahwa tarif untuk Jepang mencapai 550 miliar dolar AS (Rp9,1 kuadriliun) dan Korea Selatan sebesar 350 miliar dolar AS (Rp5,8 kuadriliun) yang harus dibayarkan dimuka. Hal ini semakin menambah tekanan dalam negosiasi.
Pemerintah Korea Selatan khawatir bahwa persyaratan pembayaran tunai ini bisa mengguncang stabilitas perekonomian negara. Saat ini, cadangan devisa Korea Selatan mencapai sekitar 410 miliar dolar AS (Rp6,8 kuadriliun), yang jauh lebih kecil dibandingkan besaran investasi yang diminta.
Rincian Kesepakatan Awal dan Upaya Negosiasi Lanjutan
Komitemen investasi sebesar 350 miliar dolar AS yang dijanjikan Korea Selatan sejak kesepakatan awal pada Juli 2025 dirancang bukan dalam bentuk pembayaran tunai. Menurut pejabat Korea Selatan, komitmen tersebut akan diwujudkan dalam bentuk pinjaman, jaminan pinjaman, serta ekuitas investasi proyek-proyek di AS.
Presiden Lee Jae-myung menambahkan bahwa pembayaran secara penuh tanpa perlindungan seperti currency swap bisa membahayakan ekonomi Korea Selatan. “Jika dilakukan secara tunai tanpa perlindungan, ekonomi kita bisa terancam krisis,” ujar Lee. Hal ini karena nilai komitmen investasi hampir 84 persen dari total cadangan devisa Korea Selatan sendiri.
Kebuntuan dan Solusi Alternatif Jelang KTT APEC
Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa negosiasi untuk meresmikan kesepakatan ini masih buntu akibat perbedaan pandangan antara kedua negara. Selain menolak pembayaran tunai, Korea Selatan juga keberatan atas tuntutan AS untuk mengendalikan penggunaan dana investasi tersebut.
Wi Sung-lac menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sedang mencari solusi alternatif. “Kami sedang mendiskusikan langkah alternatif,” kata Wi. Korea Selatan menargetkan dapat mencapai titik temu dalam KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) bulan Oktober 2025 yang akan dihadiri oleh Presiden Trump di Seoul. Namun, situasi ini tetap membutuhkan upaya besar dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!