Isu Korupsi dalam Proyek Kereta Cepat Whoosh
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyoroti dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh. Ia menyebut biaya pembangunan jauh melampaui perhitungan awal pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap aliran dana besar yang sebenarnya mengalir.
Mahfud MD juga menyatakan siap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan sengkarut pembangunan kereta cepat Whoosh. Namun, ia enggan membuat laporan ke KPK terkait proyek tersebut. Menurutnya, KPK sudah tahu informasi yang dibutuhkan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Saya, cuma ngomong karena sudah ramai saja. Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, tuh, kan banyak banget dan punya data, dan pelaku. Kalau saya, tuh, kan pencatat saja,” katanya.
KPK Tetap Proaktif dalam Penanganan Dugaan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa mereka tidak hanya menunggu informasi dari Mahfud MD untuk mengusut dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa KPK tetap proaktif mencari informasi dan bukti-bukti yang diperlukan dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi.
Asep mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi dugaan tindak pidana korupsi agar menyampaikan informasi kepada KPK, termasuk Mahfud. Informasi yang diberikan masyarakat dapat mempermudah dan mempercepat proses pengusutan perkara apa pun, termasuk Whoosh.
Penggelembungan Anggaran dalam Proyek Whoosh
Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran atau mark up di proyek ini melalui kanal YouTube pribadinya. Ia menyebut biaya per kilometer kereta Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dollar AS, jauh lebih tinggi dari perhitungan di China yang hanya sekitar 17-18 juta dollar AS.
“Naik tiga kali lipat, ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?” kata Mahfud dalam kanal YouTubenya, pada 14 Oktober lalu. Ia menegaskan bahwa hal ini harus diteliti siapa yang dulu melakukan.
Penolakan Pembayaran Utang Whoosh oleh Menkeu
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyatakan dukungannya terhadap sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), atau yang kini dikenal dengan nama Whoosh.
Menurut Mahfud, proyek transportasi cepat yang dibangun pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini justru memberikan beban berat bagi keuangan negara. Ia menilai alokasi anggaran untuk proyek tersebut menyebabkan terhambatnya pembangunan di sektor lain yang lebih menyentuh kebutuhan rakyat.
Perbedaan Biaya Operasional Whoosh antara Indonesia dan China
Mahfud juga menyinggung kemungkinan terjadinya pembengkakan utang akibat praktik mark up dalam proyek tersebut. Adanya perbedaan perhitungan antara Indonesia dan China terkait biaya operasional Whoosh untuk tiap kilometernya menjadi salah satu faktor penyebab.
Berdasarkan hitungan dari pihak Indonesia, biaya tiap kilometer Whoosh sebesar 52 juta dolar AS. Tapi hitungan dari China sendiri, 17-18 juta dolar AS. Ini siapa yang menaikan?
Ancaman dari China jika Indonesia Gagal Bayar Utang
Mahfud khawatir jika Indonesia gagal bayar utang, maka China akan meminta kompensasi tertentu. Ia mencontohkan salah satu kemungkinannya adalah China akan meminta membangun pangkalan laut di kawasan Laut Natuna yang tengah dalam suasana konflik.
Dia mengungkapkan Srilanka pernah berutang ke China untuk membiayai pembangunan pelabuhan. Namun lantaran gagal bayar, pelabuhan tersebut kini dimiliki oleh China.
Solusi yang Diajukan oleh Mahfud MD
Mahfud mengungkapkan jika skema yang disebutkannya itu dilakukan oleh China, maka pemerintah telah melanggar ideologi dan konstitusi. Ia pun mengusulkan dua cara untuk menghindari Indonesia dari kompensasi yang diminta China jika gagal bayar utang pembangunan Whoosh.
Pertama, Mahfud ingin agar Purbaya tetap mencarikan cara agar bisa membayar utang ke China meski dirinya tetap mendukung langkah Menkeu untuk menolak pembayaran menggunakan APBN. Kedua, dia meminta penegak hukum menyelidiki atas dugaan mark up terkait biaya operasional Whoosh tiap kilometernya.
